MEMBUNGKAM EKSPRESI,

MELEMAHKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

DAN MEMBUNUH PERADABAN KEMANUSIAAN?

 

 

Keterangan Ahli dalam Sidang Perkara Pidana

a.n. Terdakwa: Joko Hariono

PN Kraksaan, 21 Maret 2016

 

 

 

Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Dosen Departemen Hukum Tata Negara, dan

Ketua Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

herlambang@fh.unair.ac.id

 

 

Kebebasan Ekspresi: Konstitusionalitas dan Konstitusionalisme

 

  1. Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia (Wiratraman, Herlambang P. 2007. “Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi.” Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007 Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional).

  2. Semangat konstitusionalisme Indonesia harus mengedepankan dua aras bangunan politik hukum konstitusinya, yakni pertama, pembatasan kekuasaaan agar tidak menggampangkan kesewenang-wenangan, dan kedua, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Dan, diyakini secara bertahap akan memperkuat pada kapasitas negara dalam mendorong peradaban martabat kemanusiaan (Wiratraman, 2007).

  3. Adapun setidaknya ada 5 (lima) pasal dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang terkait dengan kasus a quo, yakni:

  1. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”

  2. Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

  3. Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

  4. Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

  5. Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

 

  1. Belajar dari pengalaman politik hukum masa Orde Baru, atau masa sistem pemerintahan otoritarian Soeharto, pembatasan dan bahkan pengekangan ekspresi dilakukan dalam banyak hal, mulai dari pembatasan hak atau status, pemenjaraan atau kriminalisasi, hingga penghilangan nyawa. Kebebasan ekspresi adalah barang langka di masa pemerintahan otoriter, dan jelaslah tidak ada demokrasi, dalam arti penguatan partisipasi politik kewargaan dalam menjaga marwah konstitusionalisme. Konstitusi, berikut konstitusionalisme, berada dalam pasungan yang hanya memungkinkan penafsiran tunggal dari penguasa.

     

  2. Peradilan berikut sistem kekuasaan kehakiman yang semestinya menjadi benteng bagi jaminan kebebasan tersebut (praesidium libertatis), justru masuk dalam perangkap kekuasaan eksekutif, sehingga putusan-putusan yang dilahirkan kerap melegitimasi kepentingan kekuasaan daripada kepentingan publik kewargaan.

     

  3. Dalam konteks demikian, maka sudah seharusnya transisi politik demokratisasi di Indonesia mendorong semangat konstitusionalismenya, melalui segala upaya pembatasan kekuasaan dan sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan ekspresi.

     

  4. Semangat konstitusionalisme tersebut dijaga melalui segala proses pembentukan hukum dan kebijakan, upaya penegakan hukum, termasuk melahirkan putusan hakim yang memiliki kualitas pertimbangan hukum yang mencerminkan arah politik jaminan hak asasi manusia dan kebebasannya.

 

Kebebasan Ekspresi sebagai Hak Asasi Manusia: Tinjauan Hukum Internasional

 

  1. Pondasi hukum internasional terkait kebebasan ekspresi didasarkan pada, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR, 1948) dan Pasal 19 Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966). ICCPR telah menjadi hukum Indonesia setelah pemerintah Indonesian meratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

     

  2. Secara substantif, dinyatakan:

     

    Pasal 19 UDHR: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

     

    Pasal 19 ICCPR: (1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasanpembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya; (3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

 

  1. Penafsiran atas pasal 19 telah diformulasikan dalam sejumlah ketentuan hukum Internasional (konvensi, perjanjian internasional, protokol opsi) serta sejumlah merujuk pada Komentar Umum (General Comment) dan pendapat ahli, yang diakui sebagai sumber hukum Internasional. 

 

  1. Terkait dengan kasus a quo, perlu mempertimbangkan General Comment (Komentar Umum), No.34: Article 19: Freedoms of opinion and expression (Human Rights Committee,102nd session, Geneva, 11-29 July 2011)

     

    21. Paragraf 3 secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan hak kebebasan berekspresi disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Untuk alasan ini ada wilayah secara terbatas kaitannya dengan pembatasan hak yang diizinkan dalam rangka untuk menghormati hak atau nama baik orang lain atau untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (public ordre), atau kesehatan atau moral publik. Namun, ketika pihak Negara melakukan pembatasan maka pelaksanaan kebebasan berekspresi, tidak dibolehkan justru membuat hilangnya hak itu sendiri. Komite mengingatkan bahwa hubungan antara hak dan pembatasan dan antara norma dan pengecualian tidak harus menyebabkan situasi berbalik. Komite juga mengingatkan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 Kovenan menurut yang "tidak disebutkan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sebagai menyiratkan untuk setiap Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan yang diakui di sini atau pembatasan mereka ke tingkat yang lebih besar daripada yang telah diatur dalam Kovenan ini ".

     

  2. Dalam upaya hukum pidana, menurut Article 19, “tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman pidana tindak pencemaran nama baik kecuali apabila pihak yang mengaku tercemar nama baiknya dapat membuktikan, tanpa keragu-raguan sedikitpun, adanya semua elemen pencemaran nama baik....” dan “gugatan pidana pencemaran nama baik hanya dapat diajukan apabila pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik tersebut terbukti keliru, bahwa pernyataan tersebut disampaikan sekalipun diketahui mengandung kesalahan, atau terjadi keteledoran dalam mempertimbangkan apakah pernyataan tersebut mengandung kesalahan atau tidak, dan pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan khusus untuk merugikan pihak yang dicemarkan nama baiknya.”

     

  3. Pula dalam Prinsip 7 yang disebutkan Article 19, dinyatakan: “.... Dalam kasus yang melibatkan pernyataan yang menyangkut kepentingan publik, pihak penuntut menanggung beban untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut mengandung kesalahan atau tidak sepenuhnya memuat kebenaran sehingga dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik.”

 

  1. Resolusi Komisi HAM PBB tentang kemerdekaan berekspresi, berulangkali menyatakan adanya situasi “abuse of legal provisions on defamation and criminal libel”. Pula tiga komisi internasional yang dibentuk dengan mandat untuk mempromosikan kemerdekaan berekspresi di PBB, yaitu: UN Special Rapporteur, OSCE Representative on Freedom of the Media dan OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, yang mengeluarkan pernyataan penting bahwa “Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws.”

 

Kebebasan dalam Konsep Derogable Rights

 

  1. Dalam menerapkan pembatasan kebebasan berekspresi, harus terdapat perlindungan terhadap penyalahgunaan. Perlindungan tersebut termasuk di antaranya hak untuk mengakses pengadilan yang independen, sebagai aspek dari penegakan hukum

    (Article 19, Prinsip 1(e) dalam “Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan atas Reputasi”)

     

  2. Kebebasan bukan tanpa pembatasan. Dalam konsep hukum HAM internasional, terdapat konsep derogable rights (hak-hak yang bisa dibatasi) dan non-derogable rights (hak-hak yang sama sekali tak bisa dibatasi).

 

  1. Kebebasan ekspresi pula termasuk yang derogable rights. Ekspresi yang dibatasi, bahkan dilarang berdasarkan hukum pidana internasional seperti pornografi anak, seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida, advokasi kebencian berbasis ras, agama, ataupun kebangsaan yang merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan, ataupun kekerasan, dan ajakan kepada terorisme (vide: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/66/290&Lang=E, paragraph 20-36)

     

  2. Prinsip-Prinsip Siracusa (The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights) menjelaskan bahwa pembatasan harus dirumuskan secara ketat untuk kepentingan hak yang dilindungi tersebut dan konsisten dengan tujuan ketentuan Kovenan Sipol, sehingga pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah. Pembatasan tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan dapat diakses oleh setiap orang dan menyediakan pengaman serta ganti rugi terhadap dampak dan penerapan dari pembatasan yang ilegal dan cenderung disalahgunakan.

     

  3. Prinsip Camden yang pula mengatur Pembatasan, dinyatakan secara tegas bahwa Negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam Prinsip 3.2. dan, pembatasan yang berlaku sebaiknya diatur dalam undang-undang, bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hal ini berarti pembatasan-pembatasan tersebut antara lain haruslah:

     

  1. Didefinisikan secara jelas dan sempit serta merespon kebutuhan sosial yang mendesak;

  2. Merupakan langkah yang paling sedikit menyebabkan gangguan, dalam arti, tidak ada lagi langkah yang lebih efektif daripada pembatasan tersebut, serta tak ada lagi langkah yang memberikan ruang pada kebebasan berekspresi daripada pembatasan tersebut;

  3. Tidak bersifat melebar, dalam arti, pembatasan tersebut tidak membatasi ekspresi dengan cara yang luas dan tanpa sasaran yang jelas, atau pembatasan tersebut sedemikian rupa sehingga tidak hanya membatasi ekspresi yang merugikan tetapi juga membatasi ekspresi yang sah;

  4. Bersifat proporsional, dalam arti, terdapat keuntungan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan akibat kebebasan berekspresi tersebut, termasuk dalam hal sanksi yang terkait. Prinsip ini menekankan bahwa Negara sebaiknya mengkaji kerangka kerja hukum yang ada untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi mengikuti hal-hal di atas. (The Camden Principles on Freedom of Expressionand Equality atau Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan. Jakarta: Artikel 19 dan AJI, 2009)

 

Kebebasan Ekspresi di Ranah Maya: Hukum dan Kerangka Perlindungan Hak Asasi Manusia

 

  1. Human Rights Council menegaskan bahwa setiap orang harus dapat menikmati hak dan kebebasan yang sama dalam segala bentuk komunikasinya, baik di online ataupun offline (vide: Resolusi HRC di http://daccess-ddsny.un.org/doc/undoc/gen/g14/082/83/pdf/g1408283.pdf?openelement26/13)

     

  2. Dalam Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, 16 Mei 2011, dalam kasu a quo, terkait dengan dua paragraf, 21 dan 22.

 

  1. Paragraf 21. Dengan eksplisit menyediakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya sendiri melalui media apapun, Pelapor Khusus menggarisbawahi bahwa pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan dirancang dengan pandangan ke depan untuk memasukkan dan mengakomodasi perkembangan teknologi masa depan melalui mana individu dapat berolahraga hak mereka untuk kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, kerangka hak asasi manusia internasional hukum tetap hari ini relevan dan sama berlaku untuk teknologi komunikasi baru seperti seperti Internet.

 

  1. Paragraf 22. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah sebanyak hak dasar pada perusahaa kemauan sendiri karena merupakan "enabler" hak-hak lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya, serta hak-hak sipil dan politik, seperti hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi, dengan bertindak sebagai katalis untuk individu untuk menggunakan hak mereka untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, internet juga memfasilitasi realisasi berbagai hak asasi manusia lainnya.

     

  2. Ringkasnya, kebebasan berinternet adalah hak asasi manusia (internet freedom is human rights). Ini disebabkan karena pada perkembangannya, internet merupakan sebuah mediaum krusial melalui apa yang masyarakay dapat ekspresikan dirinya sendiri dan membagi idenya dan menjadi sebuah alat yang penting melalui upaya demokrasi dan hak asasi manusia untuk mengadvokasikan bagi pembaruan politik, sosial dan ekonomi. (https://freedomhouse.org/issues/internet-freedom).

 

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE

 

  1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara N0 50/PUU-VI/2008 dan Perkara No 2/PUU-VII/2009 menyatakan tafsir terhadap pertanyaan kunci ini “…keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan”

     

  2. Putusan Mahkamah Konstitusi telah merumuskan bahwa tafsir dan keberlakukan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE, juga dikonformasi oleh Pengadilan Negeri Bantul tentang apa yang dimaksud dengan “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Dalam Pengadilan Negeri Bantul, di sebuah kasus yang melibatkan status di facebook (Kasus Diah Sarastuty Pengadilan) menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum yang termuat dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUUVI/ 2008. (vide: Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 196/Pidsus/2014/PN.BTL).

     

  3. Digital Evidence. Menurut Casey, bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut. Sementara menurut Cohen, pada dasarnya bukti elektronik (digital evidence) adalah produk dari proses forensik digital. Karena itu, forensik digital adalah identifikasi kegiatan yang memerlukan investigasi (termasuk menentukan sumber digital yang bersangkutan), mengumpulkan informasi, memastikan keaslian informasi dari perubahan yang disengaja, menganalisis informasi, dan pelaporan hasil pemeriksaan (baca: dalam buku Amanda R. Ngomane, The Use of Electronic Evidence in Forensic Investigation, University of South Africa, 2010, halaman 28; Judges Awareness, Understanding, and Application of Digital Evidence, Gary Craig Kessler, Graduate School of Computer and Information Sciences, Nova Southeastern University, 2010, halaman 1)

     

  4. Unsur Kesengajaan. Dalam kaitan dengan pasal 310 KUHPidana, maka dalam pasal-pasal tentang pencemaran/penistaan (penghinaan) atau “smaad”, seperti halnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana, terdapat kata-kata sebagai unsur delik, yaitu “dengan sengaja” di muka kata-kata “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Walaupun pelaku pencemaran nama baik memberikan alasan pembelaan bahwa Pelaku tidak mempunyai “maksud” (niat) atau tidak terbukti secara “sengaja” untuk melakukan penghinaan, yang seakan akan untuk menghindari adanya “opzet” (sengaja) sebagai salah satu unsur dari pasal 310 KUHPidana. Hal tersebut akan terbentur pada doktrin dan yurisprudensi yang berkembang dalam KUHP yang membenarkan bahwa bukan “animus injuriandi” yang disyaratkan oleh Pasal 310 KUHPidana, melainkan cukup adanya kesadaran, pengetahuan, ataupun pengertian pada pelaku bahwa pernyataannya obyektif yang akan berakibat dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Jadi doktrin saat ini menyatakan bahwa bukan tujuan utama untuk menghina atau adanya kesengajaan untuk menghina seseorang sebagai syarat pemidanaan. Ini adalah salah satu unsur lemahnya niat atau unsur sengaja dalam rumusannya. (Anggara et all. 2016. Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan : Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Institute for Criminal Justice Reform, American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI).

 

Realitas Hukum: Kasus A Quo

 

  1. Kasus ini berkaitan dengan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Sejumlah aktivis buruh PT Kertas Leces membuat Group Facebook yang sifatnya TERTUTUP hanya bagi anggotanya saja. Group Facebook tersebut dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, konsolidasi, koordinasi dan diskusi diantara para anggota organisasi buruh yang tergabung dalam SEKAR. Delapan orang dilaporkan ke Polda Jatim oleh salah seorang pimpinan PT. Kertas Leces karena dianggap mendiskusikan atau membuat pernyataan yang menurut pelapor dianggap mencemarkan nama baiknya. Polda kemudian memproses pidana para aktivis buruh tersebut dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik menggunakan sarana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Kasus ini menjadi pemicu managemen PT. Kertas Leces untuk merespon atas aksi-aksi para buruh yang menuntut hak-haknya, terutama aksi buruh yang melaporkan dirut PT. Kertas Leces (dalam kasus ini Pelapor) atas kasus korupsi dan (menariknya) telah divonis oleh PN Kraksaan.

     

  2. Pasal yang didakwakan adalah Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (vide: Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-84/KRAKS/Ep. 3/09/2015. dengan terdakwa Joko Hariono). “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).“

     

  3. Menurut organisasi Freedom House, ada tren 10 tipe serangan yang sering terjadi terhadap kebebasan ekspresi melalui internet, sebagaimana dikemukakan oleh Freedom House, yakni:

  1. Penghentian dan penyaringan (Blocking and filtering)

  2. Menyerang melalui siber menghadapi kritik-kritik terhadap pemerintahan (Cyberattacks against regime critics)

  3. Pembuatan hukum baru dan menahan/memenjarakan karena terkait pernyataan melalui media online atas politik, agama dan sosial (New laws and arrest for political, religious, or social speech online)

  4. Paid pro-government commentators manipulate online discussions

  5. Physical attacks and murder

  6. Surveillance

  7. Takedown requests and forced deletion of content

  8. Blanket blocking of social media and other ICT platforms

  9. Holding intermediaries liable

  10. Throttling or shutting down internet and mobile service

 

Terkait dengan bentuk-bentuk serangan yang demikian, memperlihatkan kasus yang didakwakan pada Joko Hariono adalah terkait poin 3, “.... menahan/memenjarakan karena terkait pernyataan melalui media online..”

 

Putusan-Putusan Pengadilan terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Landmark Decisions

 

  1. Kasus yang sedang dihadapi oleh Joko Hariono, bukanlah pertama, menjadi tren pemberangusan kebebasan berekspresi dalam skala yang masih dan meningkat kejadiannya dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin banyaknya pengguna teknologi internet. Itu sebabnya, ada sejumlah kasus dan bahkan putusan pengadilan terkait dalam memutus perkara yang menggunakan dasar hukum dakwaan sama.

     

  2. Kasus berikut adalah dua dari sekian banyak kasus, pertama Kasus Arsyad dengan konteks kritik dalam ISU ANTI KORUPSI, yang merupakan isu kepentingan publik; dan kasus Prita Mulyasari dengan konteks komunikasi dengan MEDIUM TERTUTUP DAN TERBATAS. Kedua kasus ini akhirnya dinyatakan “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”.

     

  3. Kasus Arsyad, Makasar

Terdakwa : Muhammad Arsyad,. SH

Korban : Khadir Khalid

Nomor Putusan : 390/Pid.B/ 2014/PN. Mks

Pasal yang digunakan : Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang

No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik atau Pasal 310 ayat 1, atau Pasal 315 KUHP

Tuntutan : 7 Bulan Penjara

Majelis Hakim PN Makassar: Rianto Adam Pontoh, SH.M.Hum (ketua) R

Bernadette Samosir SH, H.M. Anshar Madjid, SH., MH.

Inti putusan :

  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, SH. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan PERTAMA, dakwaan KEDUA maupun dakwaan KETIGA.

  • Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, SH. tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut. Muhammad Arsyad terkena pasal 27 ayat (3) ITE akibat menulis status di BBM miliknya; “No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!”, Arsyad dilaporkan ke Polisi oleh Abdul Wahab, anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Golkar, yang kabarnya memiliki hubungan kedekatan dengan Nurdin Halid. Kemudian Arsyad ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Nurdin Halid pada 13 Agustus 2013 lalu. Selanjutnya pada 9 September 2013 , setelah menjalani pemeriksaan di Polisi, ia langsung ditahan selama 7 hari. Setelah kasusnya menjadi soroton media dan diadvokasi sejumlah organisasi LSM, Arsyad mendapat penangguhan penahanan.

  • Arsyad juga dituduh telah menghina keluarga Nurdin Halid saat menjadi narasumber pada Obrolan Karebosi yang disiarkan langsung di Studio Celebes TV, Makassar,24 Juni 2013. Padahal saat itu setelah siaran, Arsyad sempat dikeroyok oleh sekelompok orang. Arsyad mendekam di penjara selama 7 hari, kemudian mendapat penangguhan penahanan setelah kasusnya menjadi sorotan media dan diadvokasi sejumlah organisasi. Dalam persidangan kasus Arsyad, pada 28 Mei 2014, majelis hakim yang diketuai oleh Rianto Adam Pontoh didampingi oleh R Bernadette Samosir dan Ansyar membebaskan terdakwa Arsyad dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim yang diwakili oleh Pontoh menyatakan selama proses persidangan jaksa tidak bisa membuktikan kebenaran status Black Berry Messenger (BBM), ‘No Fear Ancaman Nurdin Halid!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!”. “Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa maka harus dibebaskan dari segala tuntutan jaksa. Dan majelis Hakim memerintahkan supaya Arsyad dibebaskan dan segera dikeluarkan dari tahanan.” (Anggara et all, 2016).

 

  1. Kasus Prita Mulyasari, Tangerang 

           822K/Pid.Sus/2010

    Terdakwa : Prita Mulyasari

    Korban : Tindak Pidana Pencemaran Nama

    Nomor Putusan : 1269/Pid. B/2009/PN.TNG dan

    Pasal yang digunakan : Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-

    Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 ayat (2), atau Pasal 31 ayat (1) KUHP

    Tuntutan : Panjara, Majelis Hakim: PN: Arthur Hangewa SH., Perdana Ginting, SH., Viktor Pakpahan, SH., MH., M.Si. MA : R. Imam Harjadi, SH., MH., H.M. Zaharuddin Utama, SH., MH., Dr. Salman Luthan., SH., MH.

    Inti putusan:

    PN mengabulkan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa. Menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum.

 

  • MA mengadili sendiri perkara tersebut, menghukum terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Prita dilaporkan ke Polisi oleh Rumah Sakit Omni Internasional atas tuduhan pencemaran nama baik melalui surat elektronik. Kasus ini bermula dari surat elektronik yang dibuat oleh Prita yang berisi pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional.

  • Dalam proses kasasi, Prita dinyatakan bersalah dan saat ini Prita tengah menunggu putusan PK di MA. Kasus ini bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional pada 7 Agustus 2008 dan mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional dan juga dokter yang merawatnya yaitu dr. Hengky Gosal, SpPD, dan dr Grace Herza Yarlen Nela. Permintaan Rekam Medis dan Keluhan yang tidak ditanggapi dengan baik tersebut telah “memaksa” Prita menuliskan pengalamannya melalui surat elektronik di milis. Prita Mulyasari digugat oleh Rumah Sakit Omni Internasional atas tuduhan pencemaran nama baik lewat milis. Kasus ini bermula dari surat elektronik yang dibuat oleh Prita yang berisi pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Email itu berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional dan juga dokter yang merawatnya yaitu dr. Hengky Gosal, SpPD, dan dr Grace Herza Yarlen Nela.

  • Saat itu ia menderita sakit kepala dan mual-mual. Di bagian gawat darurat ia ditangani dokter jaga, Indah. Dari pemeriksaan laboratorium, dinyatakan trombosit darah warga Villa Melati Mas Tangerang ini 27.000, jauh di bawah normal yang seharusnya sekitar 200.000. Prita diminta menjalani rawat inap dan memilih dokter spesialis. Sesuai dengan saran Indah, ia memilih dokter Hengky. Diagnosis dokter menyatakan ia terkena demam berdarah. Menurut Prita, ia lalu mendapat suntikan dan infus yang diberikan tanpa penjelasan dan izin keluarganya. Belakangan, ia kaget pada saat Hengky memberitahukan revisi hasil laboratorium tentang jumlah trombosit darahnya, yang awalnya 27.000 kini menjadi 181.000. Dokter juga menyatakan ia terkena virus udara. Lantaran tak puas dengan perawatan di rumah sakit itu, Prita memutuskan pindah rumah sakit. Dari sinilah kemudian muncul persoalan baru. Tatkala ia meminta catatan medis lengkap, termasuk semua hasil tes darahnya, pihak rumah sakit menyatakan tidak bisa mencetak data tersebut.

  • Prita lantas menghadap Manajer Pelayanan RS Omni, Grace. Hasilnya sama saja. Inilah yang lantas membuat ia, pada 15 Agustus 2008, menulis surat elektronik ke sejumlah rekannya. Surat Prita ini rupanya sampai juga ke manajemen Omni Internasional. Omni mengambil langkah cepat dengan ”memberi pelajaran” untuk Prita, melaporkan perempuan tersebut ke polisi. Rumah Sakit Omni Internasional kemudian tidak hanya menggugat Prita Mulyasari secara perdata atas tuduhan pencemaran nama baik lewat milis, namun juga memasang Iklan setengah halaman pada 8 September 2009 dengan judul ”Pengumuman dan Bantahan”, di harian Kompas.

  • Intinya, bantahan Omni terhadap surat elektronik Prita Mulyasari berjudul ”Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang”, yang dikirim sebuah mailing list (milis). Surat elektronik itu membuat Omni berang. Menurut pengacara Omni Internasional, Heribertus, isi surat Prita telah mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut beserta sejumlah dokter mereka: Hengky Gosal dan Grace Hilza Yarlen Nela. Dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Ketiga Pasal 311 ayat (1) KUH. Putusan PN Tangerang No 1269/PID.B/2009/PN.TNG tangga 29 Desember 2009 Menyatakan Terdakwa tidak bersalah. Putusan Kasasi No 822 K/Pid.Sus/2010 Menerima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa bersalah, pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Putusan PK 22 PK/Pid.Sus/2011 Menyatakan terdakwa tidak bersalah. Lalu PT Sarana Mediatama Internasional Dkk menggugat Prita Mulyasari Dasar Gugatan 1365 KUHPerdata Putusan PN Tangerang No 300/PDT.G/2008/PN.TNG, tanggal 11 Mei 2009 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 314.286.360 Putusan PT Banten No 71/PDT/2009/PT.BTN Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 204.286.360 Putusan MA No 300 K/PDT/2010 Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

  • Prita mengajukan Peninjauan Kembali atas dasar novum (bukti baru) yang terkait Putusan Kasasi atas Gugatan Perdata Pencemaran Nama Baik atas kasus yang sama, sehingga apa yang dilakukan oleh Prita Mulyasari bukanlah pencemaran nama baik. Putusan ini menjadi penting bagi sejarah perbaikan sistem hukum Indonesia (Anggara et all, 2016).

 

Tantangan Penegakan Hukum, Tantangan Sejarah!

 

  1. Di Negeri Belanda, disebutkan dalam peraturan Hukum Pidana bahwa pencemaran nama baik adalah komunikasi dari pernyataan palsu yang merugikan kehormatan dan reputasi orang lain. Pernyataan dibuat seseorang kepada publik atas perilaku atau kejahatan tanpa alasan apapun. Juga pengungkapan publik fakta pribadi, yang tidak ada hubungan dengan perhatian publik, dapat melanggar hukum. Jika klaim pencemaran nama baik dibuat secara tertulis (baik oleh pers atau non-pers, media internet) ini disebut libel, sedangkan secara lisan disebut slander.

  2. Dalam konteks demikian, sesungguhnya PN Kraksaan yang sedang memutus Perkara atas nama Terdakwa Joko Hariono, apakah menjadi lebih relevan bagi upaya menguatkan peran peradilan sebagai aparat penegak hukum. Kini kasus sudah di muka meja hijau, serta menanti khabar apakah Hakim menjawab tantangan sejarah penegakan hukum sekaligus perlindungan hukum bagi warga negaranya.

 

Surabaya, 21 Maret 2016

 

 

 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :