Keterangan dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 075/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11974#.Veg_Xp2qqkq]

 

 

MENUNDA KEADILAN SAMA HALNYA KETIDAKADILAN

 

Dr. R. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA. * 

 

 

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia,

 

BOLAK-BALIK BERKAS”

 

  1. Saya ingin mengawali judul keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini dengan sebuah kutipan pepatah hukum, "To delay justice is injustice" (William Penn, 1693, dalam Some Fruits of Solitude). Mengapa pepatah ini relevan dikemukakan, semata karena terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon terkait [apa yang disebut] bolak-balik berkas penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung.

     

  2. Sepanjang tahun 2002 sampai saat ini, Komnas HAM sudah menyerahkan 7 berkas perkara pelanggaran HAM berat kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Ketujuh berkas perkara tersebut ialah: Peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan II 1999; Peristiwa Mei 1998; Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998; Peristiwa Talangsari Lampung 1989; Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; Peristiwa 1965-1966; serta Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2002 Papua (non-retroaktif).

     

  3. Jaksa Agung terus mengembalikan 7 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM. Alasan Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM, yakni dikarenakan sejumlah alasan, syarat materiil dan formil. Syarat materiil antara lain, bahwa berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dianggap belum cukup bukti; dan syarat formil antara lain bahwa penyelidik Komnas HAM tidak disumpah dan belum terbentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk peristiwa tersebut (vide: Nota Dinas Kepala Pusat Penerangan Hukum Selaku PPID Kejaksaan Agung RI).

 

  1. Sementara di sisi lain, Komnas HAM tetap menyatakan telah menyerahkan berkas hasil penyelidikannya kembali kepada Jaksa Agung karena menganggap tugasnya sebagai penyelidik telah selesai.

     

  2. Bolak-balik berkas” disebabkan silang pendapat antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait frasa Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasalnya. Pasal tersebut berbunyi,

 

Pasal 20 (3): Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih KURANG LENGKAP, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 3) (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

 

Penjelasan Pasal 20 Ayat (3): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

 

  1. Peristiwa 'bolak-balik berkas' Komnas HAM dan Jaksa Agung ini saya ibaratkan semacam permainan tenis meja (atau dikenal pula dengan suatu merek dagang, Pingpong). Kasus penyelesaian pelanggaraan HAM berat ibaratnya bola, “dipingpong” secara terus menerus, sehingga bukannya bisa dinikmati layaknya penonton menyimak suatu pertandingan pingpong sesungguhnya, melainkan pingpong Komnas HAM dan Jaksa Agung bisa dan bahkan telah terus menyayat hati para korban, keluarga korban dan publik.

     

  2. Ada satu hal yang membedakan, selain soal rasa sakit yang ditimbulkan “pingpong” tersebut. Yakni, tatkala pertandingan pingpong, jelas dimana posisi bola berada, sementara dalam pingpong kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat ini, justru sebaliknya, tidak diketahui dimana sesungguhnya “bola” (baca: upaya penyelesaian kasus) berada, alias tidak jelas nan membingungkan.

 

  1. 'Bolak-balik berkas' yang demikian jelaslah telah mengakibatkan hilangnya atau terlanggarnya hak-hak konstitusional korban maupun keluarganya untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan dari diskriminasi, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945) menjadi terabaikan.

 

KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM NEGARA HUKUM

 

  1. Bahwa dalam berkas permohonan, Para Pemohon mendalilkan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasalnya telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

     

    Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

     

    Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

     

    Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

     

  2. Ada banyak definisi dan pendekatan untuk mengemukakan konsep Negara Hukum (atau acapkali disetarakan atau dimaknakan dengan Rechstaat, Rule of Law dan sejumlah konsep lainnya). Definisi-definisi dan pendekatan-pendekatan itu, dari elemennya bisa dipetakan dari kontinum tebal-tipisnya, formal-substantifnya, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Adriaan Bedner melalui artikelnya, “An Elementary Approach to the Rule of Law” (Hague Journal on the Rule of Law, 2 : 48–74, 2010).

     

  3. Ada tiga elemen Rule of Law, yakni: Elemen prosedural, elemen substantive dan elemen mekanisme pengawasan.

1st Category: Procedural elements

    Rule by law

    State actions are subject to law

    Formal legality (law must be clear and certain in its content, accessible and predictable for the subject, and general in its application)

    Democracy (consent determines or influences the content of the law and legal actions)

2nd Category: Substantive Elements

    Subordination of all law and its interpretations to fundamental principles of justice

    Protection of individual rights and liberties

    Furtherance of social human rights

    Protection of group rights

3rd Category: Controlling Mechanisms (Guardian Institutions)

    An independent judiciary (sometimes broadened to trias politica)

    Other institutions charged with safeguarding elements of the rule of law

 

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, peristiwa 'bolak-balik berkas' ini menjadi persoalan mendasar bagi bangunan Negara Hukum yang kuat. Ini terkait dengan lemahnya atau bahkan mungkin ketiadaan komitmen mendorong bangunan itu terkait dengan,

 

  • Legalitas formal (Formal legality), bahwa hukum harusnya lebih jelas ditafsirkan dan dipastikan substansinya, dapat diakses secara lebih jelas, terprediksi atas subyek atau kasus yang dihadapinya, sekaligus berlaku umum. Jelaslah, penafsiran berbeda antara Komnas HAM dan Jaksa Agung terkait Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan HAM berikut penjelasannya tidaklah mencerminkan elemen prosedural ini.

 

  • Subordinasi seluruh hukum dan penafsiran-penafsirannya berdasarkan prinsip-prinsip dasar keadilan (subordination of all law and its interpretations to fundamental principles of justice). Elemen substantif ini mengajarkan pada kita semua bahwa tidaklah pantas dan membolehkan dalam suatu Negara Hukum membiarkan ketidakadilan bagi korban dan keluarganya atas dasar persoalan-persoalan hukum dan tafsir. Hukum berikut penafsirannya (terutama dalam memaknai pasal 20 ayat 3 UU Pengadilan HAM) haruslah mengutamakan kepentingan akses keadilan bagi korban dan keluarganya. Oleh sebab itu, dalam sidang terhormat ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya diharapkan memulihkan dan memperbaiki bangunan Negara Hukum Indonesia, khususnya menafsirkan secara lebih protektif atas pasal 20 ayat 3 berikut penjelasannya.

     

  • Perlindungan hak-hak dan kebebasan individual (protection of individual rights and liberties) serta memajukan hak-hak sosial (furtherance of social human rights) menjadi dasar mempertimbangkan setiap tindakan penyelenggara negara. Ketidakpastian hukum, lahirnya ketidakadilan bagi korban dan keluarganya, serta bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum, sesungguhnya mengesampingkan elemen substantif ini, yang secara konstitusional diatur. Sehingga, tepatlah kiranya bahwa 'bolak-balik berkas' itu bukan semata soal atau problem teknis proses hukum, melainkan telah berdampak pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk melanggar hak-hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi (constitutional rights).

 

  • Kelembagaan yang dibebankan untuk menjaga elemen-elemen rule of law (institutions charged with safeguarding elements of the rule of law). Baik Komnas HAM maupun Jaksa Agung telah diberi mandat dalam UU Pengadilan HAM untuk menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat. Apalagi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007 yang menyatakan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026), sepanjang mengenai kata ”dugaan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dinilai bertentangan dengan UUD RI 1945, maka posisi Komnas HAM dan Jaksa Agung menjadi lebih besar peran dan tanggung jawabnya untuk menjalankan mandat penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai mekanisme perlindungan hukum (dalam suatu criminal justice system) dan menjauhkan dari kepentingan politik. Adalah tidak tepat dalam rangka Negara Hukum Indonesia, bila kedua lembaga ini (Komnas HAM dan Jaksa Agung) bersilang pandang dan pendapat secara berlarut-larut terkait bagaimana mengupayakan penyelamatan dan menjaga elemen-elemen prosedural maupun substantif rule of law. Serta, tidak tepat pula Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat dengan alasan “belum ada pengadilan HAM ad hoc” atau menyandarkan alasan “... karena DPR merekomendasikan bahwa peristiwa disidang dalam Peradilan Militer” (vide: kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II).

 

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia,

 

HAK KORBAN DAN AKSES KEADILAN DALAM KONSEP HAM

     

  1. Hak korban pelanggaran HAM berat dijamin melalui sejumlah perundang-undangan maupun hukum HAM internasional. Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yakni sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.

     

  2. Korban pelanggaran HAM berat memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi disebutkan dalam Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985. Dalam kerangka hukum nasional, hak ini pula diatur dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, yang menyebutkan pemberian hak korban atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan adanya putusan Pengadilan HAM yang mencantumkan amar demikian.

     

  3. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pintu masuk keadilan sebagai hak korban untuk memperoleh restitusi, kompensasi dan rehabilitasi harus menyandarkan Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc. Ini berarti, bagi para korban yang kasus atau peristiwanya belum diadili di Pengadilan HAM, maka jelaslah tidak akan pernah mendapatkan haknya sebagai korban. 'Bolak-balik berkas' serta bekerjanya Pengadilan HAM yang menempuh rute berliku, kian memberikan dampak besar bagi para korban dan keluarganya (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006; dan Wiratraman, H.P. et all. 2007. Dampak dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memutuskan Pembatalan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Mekanisme Hukum dan Akses Keadilan Korban bagi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Surabaya: Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga).

     

  4. Persoalan mendasar terkait 'bolak-balik berkas' dan pasal/tafsir atas Pasal 20 ayat 3 UU Pengadilan HAM, bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang menyatakan hak atas mekanisme/proses peradilan yang cepat dan sederhana serta tidak adanya penundaan, sekaligus bertentangan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

 

IUS COGENS DAN DISKRIMINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM

 

  1. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

     

  2. Perlakuan diskriminatif atas suatu penegakan hukum jelas bertentangan dengan UUD RI 1945, dan itu sebabnya penyelenggara negara wajib dan harus hadir dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. Apalagi, jenis kejahatan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM (kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida) merupakan bagian yang ditentukan dan terkait dengan prinsip Ius Cogens, yakni prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Kedua kejahatan itu, musuh semua ummat manusia di muka bumi.

     

  3. Hilang sandal dihukum, hilang nyawa dibiarkan? Tentu, perhatian komunitas internasional akan terus tertuju atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi bagian dari prinsip Ius Cogens, dan hingga kapanpun dan dimanapun, Pemerintah Indonesia akan terus ditagih pertanggungjawabannya berkaitan dengan penegakan hukum atas kasus-kasus tersebut. Dalam konteks hubungan luar negeri, tertundanya, atau tidak terselesaikannya bahkan terbengkalainya kasus, akan senantiasa menyulitkan posisi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan politik luar negerinya, terutama Indonesia yang mempromosikan dirinya sebagai negara yang beradab dan menaruh perhatian besar dalam urusan kemanusiaan (vide: Wiratraman, H.P. 2015. Human Rights Constitutionalism, Constitutional Review, May 2015, Vol. 1 Number 1, pp. 130-158).

 

PRINSIP KEWAJIBAN NEGARA DALAM HAM

 

  1. Bahwa berdasarkan pasal 28I ayat 4 dan 5 UUD RI 1945, Pemerintah Indonesia telah dilekati suatu kewajiban bagi penyelenggara negara. Atas dasar pasal tersebut, Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah membentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000, dan ini merupakan bagian yang harus dibaca tak terpisah dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Termasuk, sejumlah ratifikasi perjanjian internasional HAM baik itu hak ekonomi sosial dan budaya maupun hak sipil dan politik.

     

  2. Ketentuan perundang-undangan itu melengkapi apa yang disebut dalam Hukum HAM Internasional sebagai State Obligation (Kewajiban Negara), baik itu dalam bentuknya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia.

     

  3. Dalam pasal (20 ayat 3 UU Pengadilan HAM) yang dimohonkan tafsirnya oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, sangat berkaitan erat dengan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Pengadilan HAM beserta Penjelasan kedua pasal tersebut mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keduanya, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam UU Pengadilan HAM. Oleh sebab itu, hemat saya, tak hanya bagaimana Komnas HAM dan Jaksa Agung memperlakukan upaya penyelesaian yang memperlihatkan 'bolak-balik berkas', putusan Mahkamah Konstitusi pun layak ditempatkan posisinya dalam kerangka kewajiban tersebut untuk memberikan tafsir yang lebih memberikan penghormatan, jaminan perlindungan dan pemenuhan akses keadilan bagi korban dan keluarganya.

 

WARISAN OTORITARIANISME DAN IMPUNITAS

 

  1. Bagi publik, tidak terselesaikannya, tertundanya, atau terbengkalainya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, mengindikasikan persoalan besar yang telah merasuki penyelenggara negara selama masa otoritarianisme Orde Baru, dan yang sedang dihadapan kita ini adalah bagian dari warisan otoritarianisme. Paparan dampaknya, jelas masih kita rasakan hingga kini, hampir dua windu pasca jatuhnya Soeharto.

     

  2. Oleh sebab begitu menguatnya daya merasuk impunitas ini, maka diperlukan tak sebatas memangkas mata rantai impunitas, melainkan pula kemampuan penyelenggara negara untuk berani membongkar sekaligus meneguhkan pertanggungjawaban hukum bagi siapapun pelaku kejahatan, termasuk in casu, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida, tanpa diskriminasi, dengan mengedepankan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta tidak mengulang kejahatan-kejahatan tersebut di masa mendatang.

     

  3. Upaya pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini saya nilai sebagai bentuk memutus mata rantai impunitas dan mematahkan pewarisan otorianisme Orde Baru pada generasi bangsa kita saat ini dan masa mendatang. Saya mengkhawatirkan, tujuan mulia ini terkalahkan oleh upaya-upaya yang mensubordinasi prinsip keadilan, dengan dalih-dalih yang berlindung di balik frasa “kurang lengkap”.

 

Saya ingin kembali menutup paparan saya dengan pepatah hukum. Tatkala “pingpong” penyelesaian kasus terjadi antara Komnas HAM dan Jaksa Agung terjadi, sementara para pelanggar hak asasi manusa dan penjahat kemanusiaan justru bertepuk tangan merayakan permainan bolak-balik berkas itu, sehingga perkenankan saya mengutip pepatah bagian lain dari William Penn, 1693, dalam buku yang sama, Some Fruits of Solitude, delays have been more injurious than direct injustice(menunda-nunda lebih melukai/menyakiti dibandingkan ketidakadilan langsung).

 

Saya melampirkan 8 (delapan) tulisan terkait yang saya paparkan dalam persidangan ini.

 

Majelis Hakim Konstitusi yang mulia,

 

Demikian keterangan saya, semoga memberi sedikit makna bagi seluruh penyelenggara negara, khususnya para penegak hukum, untuk menginsyafi kebijakan dan kebajikan dalam merawat semangat konstitusionalisme hak asasi manusia melalui upaya perlindungan dan jaminan lebih maju untuk keadilan korban, keluarga korban dan bangsa yang beradab ini.

 

Jakarta, 1 September 2015

 

 

 

* Dr. R. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA.

Pengajar Hukum Tata Negara dan HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pendiri Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN)

Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, 2014-2016

herlambang@fh.unair.ac.id

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :