Pers, hukum, tantangan profesionalisme

 

http://www.lensaindonesia.com/2015/08/13/gpi-vs-8-media-ungkap-dugaan-rencana-penyewengan-dana-desa-kab-blitar.html#r=bacajuga

 

Bagian (1)

GPI Vs 8 media ungkap dugaan rencana penyewengan Dana Desa Blitar

Kamis, 13 Agustus 2015 13:56 WIB (8 jam yang lalu)

 

Catatan: Herlambang P. Wiratraman *

 

ADA dua kasus yang paling kerap menghadapkan posisi jurnalis dalam situasi yang penuh tekanan, yakni mengungkap isu korupsi dan eksploitasi sumberdaya alam secara eksesif (Wiratraman 2014). Karena dua isu itu, jurnalis kerap mendapati teror, kekerasan bahkan pembunuhan. Kasus jurnalis Herliansyah di Probolinggo (2006) dan kasus Prabangsa di Bangli (2009) adalah sederet contoh dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi di Indonesia pasca jatuhnya rezim otoritarian Soeharto.

 

Oleh sebabnya, tak mengherankan, sengkarut penegakan hukum antara KPK dan Polri, menjadi episentrum konflik hukum tak berkesudahan. Peran pers, berikut institusi penegakan hukumnya (terutama Dewan Pers) tentunya menjadi sangat penting, baik dalam fungsinya menyampaikan informasi maupun memberi pendidikan kepada masyarakat. Apalagi, konflik antar lembaga negara tersebut sarat dengan tarik menarik kepentingan politik.

 

Pers Indonesia, baik cetak maupun elektronik, terutama media penyiaran, kini dihadapkan pada situasi bekerjanya kekuasaan politik yang juga memainkan pengaruh ke dalam ruang redaksi. Pemberitaan menjadi proses merawat, atau sebaliknya, menyerang kekuasaan politik. Pers, tak ubahnya sebagai alat propaganda kepentingan politik pihak tertentu.

 

Terlebih lagi, dalam konteks politik desentralisasi, pers justru kerap digunakan dalam beragam bentuk untuk melegitimasi baik itu untuk kepentingan merawat kepentingan politik maupun menangguk untung meraup legalisasi korupsi. Tidaklah begitu mengherankan, ‘media abal-abal’ tumbuh subur dalam konteks itu.

Satu pertanyaan kunci untuk menegaskan arah kebebasan pers dalam konteks politik desentralisasi, yakni: sejauh mana proses penegakan hukum secara efektif dimungkinkan ketika pers dihadapkan pada kekuatan-kekuatan politik ekonomi yang masuk di ruang redaksi. Selain itu, siapa yang harusnya memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengembangkan sekaligus melindungi kebebasan pers?

 

Penyalahgunaan Pers

 

Tegas dinyatakan dalam pasal 3 UU 40/1999 tentang Pers, bahwa pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sedangkan dalam pasal 6, peran pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

 

Selain dibekali fungsi dan peran semacam itu, bekerjanya pers pula dilandasi oleh Kode Etik Jurnalistik atau KEJ (SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006). Berdasarkan KEJ, pemberitaan sesungguhnya menjadi cerminan pers yang bersikap independen dan profesional, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

 

Sekalipun hukum dan KEJ telah menegaskannya, prakteknya hingga kini masih begitu banyak dan mudah ditemui penyalahgunaan fungsi dan peran pers. Pelanggaran hukum dan KEJ terus menerus terjadi, sehingga kualitas pemberitaan pers pun menjadi turun. Apa yang terjadi menjelang Pilpres 2014 lalu sesungguhnya merupakan tamparan keras bagi kebebasan pers di tanah air.

 

Di masa Jokowi, politik desentralisasi memungkinkan adanya alokasi dana yang begitu besar hingga level desa. Tak mengherankan bila dana yang besar itu, menjadi sasaran atau target pemangsa politik yang sifatnya koruptif, bahkan sangat besar kemungkinan mendalihkan kebebasan pers, justru untuk merampoknya.

 

Kasus hukum yang diangkat oleh sejumlah media online terkait wartawan di Blitar yang diduga akan memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) hingga Rp 3,3 miliar, adalah salah satu contoh dugaan keterlibatan ‘wartawan’ atau ‘penyalahgunaan media’. Dalam rencana itu, setiap desa diminta menyisihkan Rp 15 juta dari alokasi dana Rp 350 juta yang akan diterimanya pada 2015 untuk kepentingan pemasangan iklan tentang perkembangan desa masing-masing. Total 220 desa di Blitar diminta melakukan hal tersebut. (Tempo, 2/3/2015,http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/02/058646439/dana-desa-rp-3-3-miliar-untuk-wartawan-di-blitar-dibatalkan).

 

Menariknya, dalam kasus tersebut, wartawan (37 wartawan/media lokal diwakili oleh Joko Prasetyo selaku Ketua LSM GPI, Gerakan Pembaruan Indonesia) justru ‘menggugat’ wartawan atau media (malangpost.com, okezone,com, sindonews.com, adakitanews.com, tempo.co, merdeka.com, lensaindonesia.com, dan beritajatim.com) yang menuliskan dugaan tersebut melalui Dewan Pers, tanpa melalui proses atau mekanisme hak jawab sebagaimana diberikan hak hukumnya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). @bersambung

 

http://www.lensaindonesia.com/2015/08/13/konflik-pemberitaan-kasus-add-blitar-dewan-pers-cukup-saran-hak-jawab.html#r=bacajuga

 

Bagian (2-habis)

Konflik pemberitaan kasus ADD Blitar, Dewan Pers cukup saran hak jawab

Kamis, 13 Agustus 2015 14:46 WIB (7 jam yang lalu)

 

BELAJAR dari kasus hukum yang demikian (LSM adukan 8 media ungkap dugaan rencana penyelewengan Dana Desa Blitar, red), ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan untuk penyelesaian kasus-kasus pengaduan dalam konteks mendorong penegakan hukum bagi upaya kebebasan pers.

 

Pertama, Dewan Pers sebenarnya cukup memberikan saran kepada pengadu atau LSM GPI (Gerakan Pembaruan Indonesia) , untuk menggunakan hak jawabnya. Penggunaan hak jawab, bagi pihak yang merasa dirugikan, harus dihargai oleh siapapun, karena tanpa menggunakan mekanisme UU Pers tersebut, sama halnya GPI sendiri sebenarnya dapat dinilai tidak menghargai mekanisme hukum pers.

 

Kedua, sekalipun ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang sifatnya minor bagi sebagian pers yang diadukan (seperti teknis judul atau penulisan), namun Dewan Pers harus lebih memberikan proteksi bagi pers yang gigih dan berani mengungkap kasus-kasus berdimensi publik, seperti mengungkap dugaan adanya penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Klausul yang keluar dari Dewan Pers, perlu menyatakan secara eksplisit dan menegaskan dukungan atas keberpihakan pers terkait pengungkapan dugaan kasus-kasus korupsi maupun eksloitasi sumberdaya alam yang merusakan ekologi dan menyingkirkan hak-hak rakyat. Klausul demikian diperlukan agar pers lebih berani dan merasa lebih diayomi profesionalisme jurnalistiknya.

 

Ketiga, kasus yang masuk di Dewan Pers, tidaklah sekadar dibaca sebagai kasus hukum dan cukup diselesaikan melalui prosedur formal, apalagi bahasa standar nan seragam untuk tiap-tiap kasusnya. Perlu untuk memahami konteks politik ekonomi yang bekerja dalam kasus hukum itu, sehingga upaya penyelesaian dari Dewan Pers bisa terbaca lebih berkeadilan substantif dan tentunya memperkuat kebebasan pers itu sendiri.

 

Barangkali, persisnya adalah menjadi kurang tepat suatu kasus yang punya dimensi ekonomi politik koruptif diselesaikan sebatas pemenuhan prosedur formal mekanisme hukum pers. Pilihan dan penggunaan kata dalam tiap penyelesaiannya perlu kearifan dan progresifitas dalam penyelesaiannya.

 

Singkatnya, insan pers tidak mungkin berharap Dewan Pers layaknya Robocop (robot), karena dalam lembaga ini telah duduk manusia pilihan yang berfungsi menumbuhkembangkan kreatifitas berbasis hukum sebagaimana mandatnya untuk mengimajinasi kebebasan pers.

 

Mengembalikan Fungsi Pers

 

Menjadikan pers yang kuat, independen dan profesional sekaligus mendorong kebebasannya adalah dengan mengembalikan fungsi dan perannya yang utama. Pengembalian fungsi itu meliputi,

 

Pertama, untuk membatasi pers sebagai alat propaganda politik partisan, maka Dewan Pers dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) bisa bekerjasama dalam ‘meniup peluit’ untuk konsisten mengawasi sekaligus memberi pembelajaran kepada pers dan publik agar tidak lagi ada praktek penyalahgunaan pers.

 

Kedua, mekanisme dan praktek pemidanaan terhadap pers sudah harus dihapuskan, terutama menyangkut karya jurnalistiknya. Penghapusan ini sesuai dengan tren perkembangan hukum dan penegakan hukum di berbagai negara yang mulai menghapus dan tak lagi menggunakan pasal-pasal pidana defamasi. Apalagi sejumlah putusan yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan untuk meminimalkan atau menghapus pidana pers. Sayangnya, pendidikan tinggi hukum belum banyak berubah, terutama dominan mengajarkan kebebasan pers semata soal pidana, atau ‘delik pers’.

 

Ketiga, memperkuat standar dan mekanisme penyelesaian khusus dengan menggunakan standar hukum pers dan KEJ, seperti penggunaan hak jawab, hak koreksi, serta proses mediasi melalui Dewan Pers. Ultimum remedium atau alternatif terakhir bila dirasakan ketidakpuasan atas mekanisme khusus tersebut, dimungkinkan menempuhnya melalui gugatan keperdataan secara proporsional atas kerugian akibat suatu pemberitaan. Tentunya, gugatan model ULAP (Unjustifiable Lawsuits against Press, atau gugatan-gugatan tak layak atau tidak dapat dibenarkan terhadap pers) harus tegas dilawan dan sekaligus dijelaskan dalam sistem hukum pers Indonesia (Wiratraman 2014: 233-237).

 

Keempat, terakhir dan yang terpenting dalam penegakan hukum, adalah aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada awak pers, baik itu jurnalis, reporter, maupun redaksi. Segala bentuk kekerasan atau bahkan pembunuhan terhadap awak pers harus bisa diantisipasi dan diselesaikan proses pertanggungjawaban hukumnya. Tanpa ketegasan itu, impunitas atau membiarkan pelaku kejahatan tak tersentuh hukum, akan terus menghantui upaya kebebasan pers di tanah air.

 

Kerangka pemikiran itu mengharapkan komitmen politik dan kemampuan para penyelenggara negara, termasuk insan pers dan pendidikan tinggi hukum, agar senantiasa bersinergi membangun sistem hukum pers yang lebih kuat untuk kepentingan rakyat, demokrasi dan HAM.

 

@

 

 

* Herlambang P. Wiratraman

Dosen Fakultas Hukum Unair, menyelesaikan disertasi doktoral ilmu hukum di Faculteit Rechgeleerdheid, Universiteit Leiden berjudul “Press Freedom, Law and Politics in Indonesia” (2014)




Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :