EKSAMINASI 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang

No. 064/G/2015/PTUN.SMG 

(Joko Prianto dkk. v. (I) Gubernur Jawa Tengah; (II) PT. Semen Gresik) 

 

 

 

I. PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN MAJELIS EKSAMINASI, TUJUAN EKSAMINASI DAN PENYELENGGARAAN SIDANG EKSAMINASI

 

Pertimbangan Pembentukan Majelis Eksaminasi  

 

Rencana pembangunan industri semen yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia di Jawa Tengah menuai konflik yang luas di masyarakat, terutama di masyarakat Rembang, Pati maupun masyarakat adat Sedhulur Sikep (atau masyarakat Samin). Penolakan rencana industrialisasi tersebut disebabkan oleh pertimbangan bahwa masuknya industri semen akan mengancam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, termasuk lingkungan.  

 

Dalam upaya penolakan industri tersebut, masyarakat telah menempuh begitu banyak jalur, baik melalui prosedur birokrasi hingga gugatan ke institusi peradilan, yakni ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan PTUN Semarang telah menjatuhkan putusan No. 064/G/2015/PTUN.SMG (Joko Prianto dkk. v. (I) Gubernur Jawa Tengah; (II) PT. Semen Gresik). Sidang putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim, Husein Amin Effendi SH, serta Desy Wulandari SH dan Susilowati Siahaan SH sebagai para hakim anggota. 

 

Inti dari putusan PTUN tersebut adalah:  

Dalam Penundaan: Majelis menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa; 

Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) dan Tergugat II Intervensi (PT. Semen Indonesia) tentang Tenggang Waktu

Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan Gugatan Para Pengguga Tidak Diterima (Niet Onvakelijke Verklaard).  

 

Atas putusan tersebut, warga (Joko Prianto dkk., melalui kuasa hukum Muhnur, SH. Dkk) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di Surabaya. Sidang putusan ini mendapat perhatian publik yang besar beserta liputan banyak media karena dinilai sangat besar potensi dampaknya. 

 

Mencermati perkembangan tersebut, sejumlah akademisi hukum dan lembaga di perguruan tinggi serta organisasi non-pemerintah, berinisiatif untuk melakukan pengawasan publik dalam bentuk pembentukan legal annotation atau yang dikenal sebagai eksaminasi atas putusan peradilan itu (No. 064/G/2015/PTUN.SMG). Eksaminasi yang demikian dilakukan dalam rangka mengawal proses peradilan yang bersih, profesional dan berkeadilan. Eksaminasi tersebut pula ditujukan untuk pengembangan kualitas putusan peradilan, khususnya dalam kasus-kasus yang menghadapkan realitas begitu besarnya dampak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat maupun dampak lingkungan dan ekologis.  

 

Tujuan Eksaminasi

 

Eksaminasi yang digagas ini memiliki tiga tujuan utamanya, yakni: 

Memberikan kajian ilmiah hukum interdisipliner dalam bentuk anotasi hukum (legal annotation)/eksaminasi yang dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan hakim atau institusi peradilan mempertimbangkan putusan di tingkat banding maupun kasasi.

Menjadikan proses pembelajaran hukum bagi para hakim, akademisi, mahasiswa dan publik atas suatu kasus yang memberikan dampak sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan ekologis. 

Mendorong partisipasi publik untuk mengawal keadilan sosial dan terciptanya peradilan yang bersih, profesional dan berkeadilan, sehingga semakin berwibawa dalam upaya pembaruan hukum peradilan

 

Penyelenggaraan Eksaminasi, Susunan Majelis Eksaminasi, Ahli dan Peserta  

 

Eksaminasi ini diselenggarakan atas kerjasama banyak pihak, meliputi: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, SEPAHAM Indonesia (Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia), Program Magister Lingkungan dan Perkotaan (PMLP) Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, EPISTEMA Institute Jakarta, dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa Jakarta).     

 

Susunan Majelis Eksaminasi berjumlah 9 (sembilan) orang, yakni:  

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., CN. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) 

Dr. Ani Purwanti, SH., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

V. Hadiyono, SH., M.Hum. (Pengajar Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata)

Dr. Rikardo Simarmata, SH. (Direktur Djodjodigoeno Adat Law Center, Pengajar Hukum Adat Fakultas Hukum UGM, Anggota Perkumpulan HuMa) 

Dr. Zainal Arifin Muchtar, SH., LL.M. (Pusat Kajian Anti Korupsi, Pengajar Hukum Administrasi Fakultas Hukum UGM) 

Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA. (Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia/SEPAHAM Indonesia, Pengajar Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga, HuMa dan Epistema) 

Iman Prihandono, SH., MH., LL.M., PhD. (Anggota Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia/SEPAHAM Indonesia, Pengajar Hukum Internasional, Ahli Hukum Bisnis dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Frangky Butar-Butar, SH., M.Dev. (Pengajar Hukum Lingkungan dan Hukum Pertambangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga). 

Dr. Myrna A Safitri, SH., M.Si. (Direktur EPISTEMA Institute, Pengajar Hukum Kehutanan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Anggota Perkumpulan HuMa) 

 

Dalam persidangan itu Majelis Eksaminasi, Tim dibantu oleh Fasilitator Eksaminasi, yakni Donny Danardono, SH., MA. (Ketua Program Magister Lingkungan dan Perkotaan (PMLP) Unika Soegijapranata, dan Koordinator Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia/AFHI, 2012-2013) 

 

Penyelenggaraan eksaminasi dilakukan pada, Senin 6 Juli 2015, di Jalan Prof Soedarto, Tembalang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Agenda persidangan eksaminasi dilakukan mulai pk. 09.00 hingga sore pk. 15.00. 

 

Dalam persidangan eksaminasi, pula menghadirkan sejumlah Ahli, meliputi: 

Prof. Dr. Soeryo Adiwibowo (Institut Pertanian Bogor) 

Dr. ET. Paripurno (Universitas Pembangunan Nasional Veteran/UPN Yogjakarta) 

Prof. Sudarto P. Hadi (Universitas Diponegoro Semarang) 

Prof Dr. Esmi Warasih (Universitas Diponegoro Semarang) 

 

Proses persidangan eksaminasi ini pula mengundang perhatian lembaga negara, khususnya Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY), yang mengirimkan Penghubung KY dan Peneliti untuk hadir menyimak dari awal persidangan hingga akhir.  

 

Peserta yang hadir pula perwakilan masyarakat, warga Rembang, masyarakat adat Samin atau Sedhulur Sikep, organisasi non-pemerintah, serta sejumlah Pusat Studi dari sejumlah kampus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

 

 

II. PUTUSAN DAN EKSAMINASI PENERAPAN HUKUM

 

Posisi perkara 

 

Bahwa obyek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat adalah: 

 

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012.

 

Terbitnya Keputusan A-quo, 

 

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk) berencana melakukan penambangannya di Kawasan Gunung Watuputih Kabupaten Rembang dengan nilai proyek Rp 3,7 Triliun.

 

Pada tanggal 14 Oktober 2010 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/68/2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi kepada PT. Semen Gresik (Persero). 

 

Pada tanggal 18 Januari 2011, Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 545/4/2011 Tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk

 

Pada tanggal 18 November 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 591/040/Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya.

 

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk telah melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012.

 

Setelah adanya Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, pada tanggal 7 Juni 2012 Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan Keputusan No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012. Izin lingkungan diberikan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan kegiatan: pertama, penambangan batu kapur; kedua, penambangan tanah liat; ketiga membangun pabrik dan utilitas; keempat membangun jalan produksi dan kelima, membangun jalan tambang. Kelima kegiatan tersebut berada di Pegunungan Kendeng Utara, khususnya CAT Watuputih sehingga berpotensi dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta dampak sosial. 

 

Pada tanggal 15 Februari 2013 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

 

Bahwa dalam proses pembangunannya, masyarakat yang terdampak merasa pihak PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak pernah melakukan upaya pelibatan masyarakat (partisipasi), baik dalam konsultasi publik maupun pengumuman pasca ijin diberikan, terutama bagi  masyarakat yang akan terkena dampak. Sementara dari pihak PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk merasa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

 

Sengketa terkait Keputusan A-quo

 

Bahwa dalam pertimbangan Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang (Judex Factie) pada  perkara Nomor: 064/G/2014/PTUN.Smg, tertanggal 16 April 2015 telah menyatakan bahwa Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan, sehingga Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA 

 

Putusan Pengadilan mengamblil pertimbangan hukum TERGUGAT

 

….. Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan yang wajib diuumkan telah diumumkan, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, hal ini terkait bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, dan bukti T.11, terhadap Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 39 ayta (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib untuk diumumkan dan oleh Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor: 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang serta telah pula diumumkan dalam multimedia berupa: Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, tanggal 11 Juni 2012, dengan tautan http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-SemenGresik.html (vide Bukti T.11) 

 

Menimbang bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidak-tidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (In casu objek sengketa aquo) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT. Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraaan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di bawah register perkara nomor: 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-undang No. 5 tahun 1986, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa.

 

(halaman 180-181 Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg)

 

Sedangkan dari pihak Penggugat, baru mengetahui Obyek KTUN yang digugat setelah seorang warga Kabupaten Rembang (Baskoro Budhi Darmawan) telah mengajukan permohonan informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2014;

 

Baskoro Budhi Darmawan memperoleh informasi tersebut pada tanggal 18 Juni 2014 yang kemudian memberitahukannya kepada Para Penggugat, termasuk PENGGUGAT VII (WALHI) selaku pendamping masyarakat. 

 

Para Penggugat (PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT VI) telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT dengan menemui langsung Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah menerima surat tanda terima;

 

Upaya administrasi tersebut telah dimuat dalam sejumlah media (situs berita online Tempo tertanggal 21 Juni 2014 dengan judul “Soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Tak Tegas”, Situs online Tempo tertanggal 22 Juni 2014 dengan judul “Aktivis Gugat Izin Pabrik Semen di Rembang”, Situs online NU Online tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul “Warga NU ajukan Keberatan Izin Pabrik Semen ke Gubernur Jateng”, Situs online MataAirRadio.net tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul “Lima Hari, Warga masih bertahan di Tenda ‘Penolakan’ Pabrik Semen”); 

 

Gugatan melalui PTUN Semarang diajukan pada 1 September 2014. Ini berarti masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Surat Keputusan Gubernur a quo. Dengan ini, Majelis Eksaminasi menyimpulkan Majelis Hakim PTUN Semarang TELAH KELIRU dalam menghitung kadaluarsa.

 

 

Pokok Putusan Hakim serta Pertimbangan Hukumnya 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 064/G/2015/PTUN.SMG (Joko Prianto dkk. v. (I) Gubernur Jawa Tengah; (II) PT. Semen Gresik), secara substansi, menyatakan: 

 

MENGADILI

 

Dalam Penundaan : Majelis menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa; 

Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) dan Tergugat II Intervensi (PT. Semen Indonesia) tentang Tenggang Waktu

Dalam Pokok Sengketa : Menyatakan Gugatan Para Pengguga Tidak Diterima (Niet Onvakelijke Verklaard).  

 

Saat ini proses atau tahapan peradilan dalam perkara yang dieksaminasi berada di tingkat Banding. 

 

III. ANALISIS HUKUM

 

Analisis hukum ini akan berfokus pada dua hal, pertama soal Penerapan Hukum Formal, terkait kadaluarsanya surat gugatan; dan kedua Penerapan Hukum Material, khususnya menyangkut urgensi memeriksa Pokok Perkara. 

 

KADALUARSANYA SURAT GUGATAN

 

Majelis eksaminator menganggap, bahwa majalis hakim PTUN Semarang KELIRU dalam menghitung tenggang waktu kadaluarsa (90 hari) dalam pengajuan surat gugatan ke PTUN Semarang. Perhitungan tenggang waktu kadaluarsa tersebut hendaknya memperhatikan saat pertamakali penggugat mengetahui secara patut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) tbk di Kabupaten Rembang. 

 

Secara patut dalam kasus tersebut, berkaitan dengan dua dasar hukum: Pertama, SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagian V angka 3; dan Kedua, Pasal 39 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

Maksud dari penghitungan 90 (sembilan puluh) hari, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagian V angka 3, yang menyebutkan bahwa: 

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

 

Sekalipun KTUN Objek Sengketa dikeluarkan di Semarang pada tanggal 7 Juni 2012, namun Para Penggugat baru mengetahui dan mendapatkan KTUN Objek Sengketa adalah pada 18 Juni 2014;

 

Berdasarkan yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No. 1/1994/PK dalam perkara Jalan Sabang Jakarta, yang pada intinya menyatakan bahwa bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ke-3 merasakan kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan pbjek sengketa a quo secara resmi menurut hukum. Hal ini merupakan penjelasan lebih lanjut SEMA No. 2 Tahun 1991 pada angka V.3 yang merumuskan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, tetapi yang merasakan kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakan kepentingannya dirugikan oleh KTUN yang mengetahui adanya keputusan tersebut;

 

Karena Keputusan a quo sangat berkaitan dengan persoalan lingkungan, maka, sebagaimana diatur di Pasal 39 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

 

Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan.” 

 

Pasal 39 Ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

 

Dalam bagian penjelasan Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa “Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin”.

 

Dalam kenyataannya SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Indonesia (Persero) tbk di Kabupaten Rembang tersebut memang telah diumumkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah dengan surat bernomor 660.1/BLH.II/0960 pada tanggal 12 Juni 2012 di Balai Desa dan Kantor Kecamatan dan di Lokasi Rencana Kegiatan. 

 

Tapi ternyata para penggugat dan warga Rembang lainnya yang pada umumnya berprofesi sebagai petani ini tidak setiap hari bisa menyempatkan diri pergi ke ketiga tempat itu untuk secara mudah mengetahui pengumuman tersebut, sehingga mereka bisa berperan dalam menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin seperti yang disebuatkan di bagian Penjelasan Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 

Bahwa begitu pula halnya dengan pengumuman melalui website, Judex Factie menganggap para Penggugat telah mengetahui KTUN Objek Sengketa. Kesimpulan Judex Factie ini jelas-jelas tidak mempertimbangkan fakta bahwasanya teknologi website belum bisa diakses oleh seluruh warga Rembang yang terkena dampak. Di sisi lain, warga Rembang memiliki tradisi lokal terkait dengan bagaimana informasi harus disampaikan ke warga, yakni melalui woro-woro yang dilakukan oleh Bayan (perangkat Desa) secara berkeliling Desa untuk menyampaikan informasi. 

 

Itu sebabnya seorang warga Rembang, yakni Baskoro Budhi Dharmawan (warga Rembang) pada 5 Juni 2014 mengajukan permohonan informasi perihal Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Indonesia (Persero) tbk di Kabupaten Rembang tersebut ke BLH Jateng, dan baru pada 18 Juni 2014 ia mendapat jawaban dari BLH Jateng. Di jawaban itulah Baskoro memperoleh informasi tentang telah terbitnya SK Gubernur Jateng tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Indonesia tbk di Rembang itu. Jawaban itu tersebut kemudian ia informasikan ke para penggugat. Maka patut diduga, bahwa sebelum 18 Juni 2014 para penggugat ini hanya ikut menentang AMDAL Pabrik Semen Indonesia yang mereka anggap dibuat secara keliru dan merugikan mereka. Mereka sama sekali tidak mengetahui SK Gubernur Jateng tersebut. Argumentasi Judex Factie secara prematur membuat kesimpulan bahwa kalau masyarakat protes dan keberatan masyarakat pasti mengetahui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) tbk di Kabupaten Rembang. Padahal menurut keterangan para penggugat dan saksi-saksi, mereka melakukan protes, bukan karena mengetahui SK tersebut, melainkan setelah melihat alat berat perusahaan mulai didatangkan.

 

Seharusnya majelis hakim lebih peka dan berupaya menggali keterangan dari mereka tentang mengapa mereka tak pernah mengetahui pengumuman yang ditempel di Balai Desa dan Kantor Kecamatan itu.

 

Setelah menghitung secara cermat, sejak kapan para Penggugat mengetahui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) tbk di Kabupaten Rembang itu, maka tenggang waktu gugatan yang mereka ajukan ke PTUN Semarang pada 1 September 2014 itu sebenarnya adalah masuk pada hari ke-73 (tujuh puluh tiga), bukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Karena itu, Majelis Eksaminasi menegaskan bahwa gugatan mereka belum kadaluarsa dan tidak tepat secara hukum dinyatakan “... Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima (Niet Onvakelijke Verklaard).” oleh Majelis Hakim  PTUN Semarang.

 

Penting dan mendasar sifatnya agar Majelis Hakim PTUN lebih mengedepankan pertimbangan hukum terkait tujuan pengumuman dibandingkan semata soal prosedur formal penyampaian pengumuman. Dalam kerangka hukum lingkungan, jelaslah bahwa tujuan pengumuman ini adalah agar hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Hak atas informasi itu adalah salah satu pilar pelaksanaan asas tata kelola pemerintahan yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 2 huruf m UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat UUPPLH). Selain itu, penting sebagai pembelajaran hukum publik, bahwa partisipasi adalah hak, yang merupakan hak asasi manusia yang telah diakui dalam sistem hukum nasional, sebagai hak yang memiliki konstitusionalitas (vide: Pasal 28F UUD 1945). 

 

Atas dasar itu, Majelis Eksaminasi berpandangan bahwa Putusan PTUN tersebut secara jelas KELIRU menghitung tenggang waktu daluarsa dan menilai putusan tidaklah bersungguh-sungguh dalam menggali alasan secara lebih baik untuk memahami ketidaktahuan warga Rembang yang hadir sebagai Penggugat. Hal ini bertentangan dengan kewajiban hakim yang diatur dalam Kode Etik Profesi Hakim yang menyatakan, “Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.”

 

 

POKOK PERKARA 

 

Pengadilan yang Tidak Fair dan Kelirunya Metode Pembuatan AMDAL PT Semen Indonesia tbk

 

Prof. Dr. Soeryo Adibowo, seorang ahli AMDAL dari IPB yang dihadirkan dalam proses persidangan Majelis Eksaminasi, pula memberikan pandangannya terkait  Putusan PTUN Semarang No. 064/G/2015/PTUN.SMG (Joko Prianto dkk. v. (I) Gubernur Jawa Tengah; (II) PT. Semen Gresik). Dalam proses eksaminasi itu menyampaikan pengalamannya saat memberikan Keterangan Ahli di pengadilan tersebut. Menurutnya Ketua Majelis Hakim melarangnya memberi kesaksian tentang pokok perkara, yakni terkait AMDAL PT Semen Indonesia tbk tersebut. Alasannya adalah karena majelis hakim telah mengetahui isi AMDAL tersebut. Majelis Eksaminasi berpendapat bahwa patut diduga bahwa sikap majelis hakim yang demikian bertentangan dengan aturan dalam Kode Etik Profesi Hakim, yang menyatakan,

“Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajuan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (a fair hearing).”

 

Ketua Majelis Hakim tetap menolak argumentasi Prof. Dr Soeryo Adibowo, bahwa ia hadir dalam kapasitasnya sebagai  ahli di bidang AMDAL dan berbagai keberatan sebagian besar warga Rembang atas keberadaan PT Semen Indonesia tbk di Rembang adalah antara lain dilatarbelakangi oleh metode pembuatan AMDAL yang keliru dan bertentangan dengan metode pembuatan AMDAL yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL, yaitu analisis dampak berdasarkan prinsip “selisih with and without” 

 

Menurutnya AMDAL PT Semen Indonesia tbk itu dibuat berdasarkan metode “selisih before and after”. Dengan demikian metode pembuatan AMDAL PT Semen Indonesia ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. 

 

Bahwa konsekuensi atas perbedaan atau pertentangan metode analisis dalam AMDAL tersebut, menjadikan AMDAL PT Semen Indonesia tbk sesungguhnya tidak dapat digunakan sebagai persyaratan terbitnya Keputusan a quo, SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Indonesia (Persero) tbk di Kabupaten Rembang. Dan paparan ini menjadi perhatian besar dari Majelis Eksaminasi untuk mendorong Hakim nantinya membuka kembali Pokok Perkara atas Gugatan TUN tersebut. 

 

Dalam proses eksaminasi itu juga muncul kesaksian, bahwa ada ketidaktepatan penulisan jumlah gua dan mata air di dokumen AMDAL. Selain itu juga dinyatakan bahwa beberapa gua ini telah dihancurkan. Tindakan ini bisa ditafsirkan sebagai penghilangan barang bukti. 

 

Karena itu Majelis Eksaminasi  mengusulkan agar PTUN Semarang atau PTTUN Surabaya (di tingkat banding) atau Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan setempat  di lokasi sengketa, yakni di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemeriksaan setempat  di lokasi perkara ini dimungkinkan berdasarkan , dua dasar hukum,

 

Pasal 85 (1) Undang-Undang 5 Tahun 1986,  

“Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.“

 

Poin III. Angka 3 huruf a, b, dan c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991

“3. a. Dalam tahap pemeriksaan maupun selama pemeriksaan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dapat dilakukan pemeriksaan setempat; b. Dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu harus dilaksanakan oleh majelis lengkap, cukup oleh salah seorang Hakim Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk Penetapan; c. Apabila dipandang perlu untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penundaan itu, oleh majelis yang bersangkutan dapat pula mengadakan pemeriksaan setempat.” 

 

Majelis Eksaminasi mengusulkan Pemeriksaan setempat dengan pertimbangan: 

Hakim tidak hanya memeriksa secara judex juris saja tetapi juga harus secara judex factie .

Hakim akan lebih memahami/mengetahui letak geografis yang sebenarnya dari obyek perkara yang dimaksud dalam SK Gubernur No. No.660.1/17 Tahun 2012.

Hakim akan lebih memahami/mengetahui dampak sosial kesehatan, lingkungan, sumber kehidupan, dan sumber air akibat dikeluarkannya SK Gubernur No. No.660.1/17 Tahun 2012.

Hakim akan faham letak sumber mata air atau ponor dengan tepat.

Hakim akan lebih tepat di dalam pengambilan keputusan.

 

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 

Ada kekeliruan dalam menetapkan daluarsa gugatan, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 064/G/2015/PTUN.SMG (Joko Prianto dkk. v. (I) Gubernur Jawa Tengah; (II) PT. Semen Gresik) tidak mendasarkan kejelasan hukum akibat tidak menggali secara lebih detil, baik proses dan tujuan dalam pengumuman obyek sengketa KTUN tersebut kepada masyarakat, utamanya yang terdampak. Majelis Eksaminasi menilai bahwa Keputusan a quo baru diketahui oleh masyarakat terdampak setelah Baskoro mendapat jawaban dari BLH Jateng, pada 18 Juni 2014. Jawaban itu tersebut kemudian ia informasikan ke para penggugat. Maka patut diduga, bahwa sebelum 18 Juni 2014 para penggugat ini hanya ikut menentang AMDAL Pabrik Semen Indonesia yang mereka anggap dibuat secara keliru dan merugikan mereka. Mereka sama sekali tak mengetahui SK Gubernur Jateng tersebut.

 

Majelis Eksaminasi menilai gugatan yang diajukan ke PTUN Semarang pada 1 September 2014 itu sebenarnya masuk pada hari ke-73 (tujuh puluh tiga), bukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. Karena itu, Majelis Eksaminasi menegaskan bahwa gugatan mereka belum kadaluarsa dan tidak tepat secara hukum dinyatakan “... Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima (Niet Onvakelijke Verklaard).” oleh Majelis Hakim  PTUN Semarang. 

 

Majelis Eksaminasi menilai berdasarkan Putusan, Keterangan dari Ahli, dan Kesaksian Masyarakat, bahwa ada indikasi ketidakpekaan Majelis Hakim untuk menggali secara mendalam persoalan besar nan serius dibalik terbitnya SK Gubernur No. No.660.1/17 Tahun 2012, mulai dari persoalan ijin-ijin yang menjadi prasyarat, termasuk metode AMDAL, realitas dampak sosial dan lingkungan yang begitu besar, serta kejelian membongkar pengumuman atas ijin tersebut. 

 

Atas dasar kesimpulan tersebut, Majelis Eksaminasi memberikan rekomendasi,  

 

Majelis Eksaminasi mengusulkan untuk membatalkan  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 064/G/2015/PTUN.SMG, dan memerintahkan untuk Pemeriksaan Ulang kepada PTUN Semarang. 

Majelis Eksaminasi mengusulkan dalam Pemeriksaan Ulang, persidangan nantinya mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi sengketa, yakni di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, berdasarkan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Poin III. Angka 3 huruf a, b, dan c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991. 

 

V. PENUTUP

 

Dalam Majelis Eksaminasi, salah satu anggota Majelis (Prof. Dr. Benny Riyanto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dengan pertimbangan 'ketidakobyektifan' Majelis Eksaminasi, sementara 8 (delapan) anggota Majelis Eksaminasi bersepakat atas hasil eksaminasi ini, dengan melampaui perdebatan obyektifitas-subyektifitas. Selain itu pula dilampirkan Putusan dan Anotasi Hukum atas Putusan dari masing-masing anggota Majelis Eksaminasi.   

 

Demikian analisis, kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan Majelis Eksaminasi atas Putusan PTUN Semarang No. 064/G/2015/PTUN.SMG (Joko Prianto dkk. v. (I) Gubernur Jawa Tengah; (II) PT. Semen Gresik), yang dihasilkan pada 6 Juli 2015 di Ruang Seminar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Kami, para Majelis Eksaminasi, bersama dengan Ahli dan Fasilitator berharap apa yang dihasilkan dapat membantu memberikan perspektif kepada Hakim (baik di PTUN, PTTUN, maupun mahkamah Agung) untuk mengambil putusan secara lebih profesional dan senantiasa mengedepankan etika. Semoga bermanfaat untuk pembaruan hukum dan mendorong integritas kekuasaan kehakiman.  

 

 Semarang, 6 Juli 2015

BERITA ACARA (terlampir)

Liputan Media

TEMPO: http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/07/063681968/majelis-eksaminasi-menilai-ptun-pabrik-semen-rembang-janggal

MONGABAY.CO.ID: http://www.mongabay.co.id/2015/07/14/membedah-putusan-ptun-soal-tambang-semen-rembang-berikut-kata-para-pakar/

 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :