HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK: Sebuah Pengantar
(Civil and Political Rights: An Introduction) 

 

Dr. Herlambang P. Wiratraman / FH Unair / 7 April 2015

 

Pokok Bahasan

 1. Memahami substansi hak-hak sipil dan politik

 2. Memahami teori dan aturan hukum hak- hak sipil dan politik dalam sistem hukum internasional

 3. Memahami pengaturan hak-hak sipil dan politik dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia

 4. Merefleksikan sejumlah kasus-kasus yang menyangkut hak sipil dan politik

 

Ketentuan yang terkait

 - Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

 - UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 - International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (Ratifikasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2005)

 - Optional Protocol 1 ICCPR (Mekanisme Individual untuk Pengaduan Pelanggaran Hak Sipil dan Politik)

- Optional Protocol 2 ICCPR (Penghapusan Pidana Mati)

- Syracuse Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights 

 

ICCPR 1966 

- International Covenant on Civil and Political Rights – 1966

- Apa sejarah yang melatarbelakangi kelahiran ICCPR?

- Apa saja Elemen Dasar Hak Sipil dan Politik?

Self Determination (ps. 1)
State Obligation (ps. 2)
Non-Discrimination (ps. 2 ayat 1) 


Hak-Hak Sipil dan Politik dalam UUD 1945

 

Sebelum amandemen, ada dua pasal yang menjamin hak sipil dan politik (pasal 28 dan 29), yakni:

1. Kemerdekaanberserikatdanberkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

2. Hakuntukberagamadanberkepercayaan

Waktu merancang Konstitusi 1945, maka hak asasi yang lebih luas memang dimaksudkan, tetapi usul itu kandas atas alasan bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai (H. Moh. Yamin 1953: 90-91). 

 

Derogable dan Non Derogable Rights 

 

Perbandingan Pasal

 

Bandingkan rumusan pasal-pasal tentang non-derogable rights dalam ICCPR/UU No. 12 Tahun 2005, apakah termasuk hak-hak konstitusional dan sudah diatur dalam UU HAM/UU Nomor 39 Tahun 1999? 

Belajar Kasus-Kasus Hak Sipil dan Politik (1)

 

PIDANA MATI: Apakah anda setuju dengan pidana mati?

Apa hukum yang mendasari hukuman mati? Dan apa dasar hukum yang mendasari penghapusan hukuman pidana mati?

Apa alasan utama penghapusan pidana mati? Dan bagaimana negara-negara lain bersikap terhadap hukuman mati? 

Belajar Kasus-Kasus Hak Sipil dan Politik (1)

 

ANTI PORNOGRAFI: Apakah anda setuju dengan UU Pornografi yang disahkan DPR-Pemerintah Indonesia November 2008?

Apakah kebebasan berekspresi boleh dibatasi melalui UU Pornografi?

Sejauh mana pembatasan tersebut tidak melanggar hak-hak asasi manusia lainnya?

Lihat pasal-pasal UU Pornografi, analisis berdasarkan sudut pandang hak asasi manusia! 

 

PEMBLOKIRAN SITUS MEDIA 'RADIKAL' 

Bagaimana pandangan anda soal pemblokiran yang dilakukan oleh Menkominfo? 

Apakah dasar hukumnya? Bagaimana dalam persepktif HAM? 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :