Herlambang P Wiratraman *

 

The rule of law is a kind of conspiracy, and the rule of law masked the true sources of power in society (Zinn 1971)

 

Dalam tulisannya yang cukup popular, “The Conspiracy of Law”, Michael Zinn, menegaskan bahwa karakter negara yang menganut “rule of law” tidak lagi sebatas dipertentangkan dengan “rule of man”, atau aturan yang disandarkan pada kepentingan penguasa. Melainkan adanya suatu jenis konspirasi dimana menempatkan rule of law yang telah menutupi sumber kekuasaan yang sesungguhnya di masyarakat.

Seiring dengan perkembangan jaman yang kian modern dan disertai oleh lintas batas berlakunya hukum-hukumnya, posisi dan peran negara menjadi terdegradasi pula. Mau tidak mau, suka tidak suka, alam globalisasi menawarkan tekanan pasar bebas yang kian merangsek ke seluruh dimensi kehidupan manusia, politik, ekonomi, budaya, dan tak terkecuali di dunia hukum kita. Arah perubahan dan kekuatan yang bekerja di balik perubahan tersebut, tidak lagi melulu ditentukan oleh berhasil atau tidaknya representasi politik demokrasi elektoral, atau juga bahkan berkembangnya kemampuan masyarakat sipil melibatkan diri dari proses-proses partisipasi politik dan pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar. Di sinilah sesungguhnya bahwa pengambil kebijakan hari ini, termasuk pula mereka yang duduk sebagai hakim, kaum pendidik hukum, dan pemerhati lainnya, haruslah mulai menyadari betapa dunia hukum yang sedang Indonesia hadapi ini memperlihatkan berlapis-lapis kekuatan lain yang menjadi arus dominan bekerjanya pembaruan hukum di dunia, terutama di negara-negara selatan atau dunia ketiga.

Paradigma Hukum Neo-Liberal

Penegakan hukum yang “baik, tegas dan tidak berpihak” adalah keinginan semua pihak, oleh sebabnya hukum diharapkan berjalan untuk menata situasi ketimpangan atau ketidakadilan sosial, termasuk membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan. Di Indonesia, terutama sejak tergulingnya rezim otoritarian Soeharto tahun 1998, semangat reformasi (pembaruan) hukum telah menggema menjadi wacana dominan yang penting untuk membongkar tatanan politik yang karut marut, korup, dan diktator.

 

 

Yang menarik dari upaya reformasi hukum ini adalah tuntutan masyarakat atau publik secara luas didukung pula oleh kekuatan neo-liberal yang mengusung paradigma hukum yang seiring dengan reformasi. Seolah-olah menampakkan bahwa reformasi hukum yang diucapkan oleh reformis Indonesia sama dengan disain neo-liberal. Tetapi, justru di sinilah awal petaka disain arah pembaruan hukum di Indonesia, dimana paradigma hukum neo-liberal itu lebih dominan dan menghegemoni sebagian besar pemikir dan praktisi hukum reformis Indonesia.

Paradigma hukum neo-liberal diarahkan pada bekerjanya kemampuan pasar bebas dengan melucuti sejumlah kewajiban atau tanggung jawab negara dalam pemenuhan fungsi-fungsi publik. Hukum, pada gilirannya, dikendalikan atas dasar selera atau kepentingan pasar (market friendly legal reform paradigm) dibandingkan dengan keharusan negara melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya.

Karena telah menjadi arus dominan, pembangunan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi kapitalistik yang oleh sebabnya sistem hukum modern memerlukan tatanan normatif yang dapat mendukung kerangka hukum rasional. Inilah yang kemudian menjadi tekanan Bank Dunia dan IMF, termasuk pula desakan sejumlah negara donor, dalam legal framework for development (kerangka hukum untuk pembangunan), yang memperkuat dan mempertegas disain pembaruan hukum Indonesia ke arah paradigma hukum neo-liberal.

Tidak begitu mengherankan, banyak undang-undang yang “dipesan” dalam konteks itu. Bank Dunia (1997) misalnya, sejak awal krisis telah mewajibkan penyelenggara negara untuk mereformasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik, kekuasaan kehakiman, merestrukturisasi kementerian sosial, memodernisasi perundang-undangan, perpajakan, persaingan usaha, privatisasi skala besar, ketenagakerjaan dan restrukturisasi hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Kini, semua pesanan Bank Dunia tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah dan parlemen dengan legalisasi segala kebutuhan dalam rangka kesetiaan pada pasar bebas.

Persoalan besarnya – yang dipandang sebelah mata oleh kaum liberalis – adalah paradigma neo-liberal yang demikian menelurkan teks-teks opresif dalam pasal-pasalnya, terutama bila dikaitkan dengan pengurangan tanggung jawab negara dan berakibat pada besarnya potensi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Contoh kasus Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melegalkan potensi pelanggaran hak-hak asasi manusia melalui kebijakan outsourcing dan fleksibilitas pasar buruh merupakan indikasi ancaman bagi jutaan buruh di Indonesia. Sementara privatisasi air melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, juga telah melegalkan komersialisasi air untuk kepentingan segelintir orang dan mengancam sistem kearifan dan hak-hak pengelolaan air berbasis komunitas.

Sayangnya, meskipun berbagai upaya judicial review telah diajukan untuk melawan dominasi dan hegemoni paradigma hukum neo-liberal tersebut, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi justru memperkuat arah kecenderungan berlakunya paradigma pembaruan hukum neo-liberal tersebut. Mungkin, uji konstitusionalisme hak-hak asasi manusia sebagaimana dimandatkan dalam pasal 28i UUD 1945 pasca amandemen, utamanya ayat (4) dan (5), telah dipatahkan dengan konsistensi kesetiaan negara pada pasar. Sehingga telinga penguasa pun tidak lagi peka soal pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilegalkan dalam arah pembaruan hukum [September 2007]. 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :