Herlambang P. Wiratraman *

 

Konflik antar lembaga negara antara KPK dan Polri berulang. Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, kini di ujung tanduk, karena pimpinannya dijadikan tersangka. Karena status tersangka, dalam rangka menghormati hukum, maka Bambang Widjojanto (BW), mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Sementara, calon Kapolri, Budi Gunawan yang pula ditetapkan statusnya sebagai tersangka oleh KPK, tak kunjung mengundurkan diri. Argumentasinya, tidak ada pasal yang mengatur khusus calon Kapolri yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri, sebagaimana UU yang mengatur KPK. 

Alasan itu, jelas mengusik nurani masyarakat, karena argumentasi hukum mengerdil menjadi argumentasi pasal. Entah, ajaran darimana ataukah memang sudah menjadi kelaziman dalam pendidikan hukum kita, bahwa argumentasi hukum sesungguhnya kemahiran berpendapat dengan menggunakan dalih pasal-pasal yang lengkap, berdasar, atau menjadi pijakan penyelesaian segala sesuatunya dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kalau memang ini situasi bagaimana seharusnya aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum, maka bukankah penegakan hukum itu telah turun derajatnya menjadi ‘penegakan pasal’?

Celakanya, situasi kriminalisasi terhadap BW dan juga pimpinan KPK lainnya, pun direduksi oleh sejumlah kalangan di Polri sebagai upaya penegakan hukum. Tidaklah begitu mengherankan, kalangan awam hukum pun menilai, mengapa hukum dan penegakan hukumnya tak kunjung memberikan rasa keadilan sosial, terkesan diskriminatif, terutama untuk menagih tanggung jawab penyelenggara negara menuntaskan kasus-kasus mega korupsi yang menjerat pejabat tinggi di Indonesia. 

Pertikaian antar kedua lembaga penegakan hukum ini penting menjadi pintu masuk untuk merefleksikan mengapa bekerjanya hukum lebih memperlihatkan seperti mesin mekanistik belaka, yang kian menjauh dari makna hukum yang pula menjangkau rasa keadilan dan kemanfaatan sosial. 

Legisme

Mengapa menegakkan hukum bukanlah sekadar menegakkan pasal? Dan mengapa pula, menegakkan pasal tidak akan beroleh keadilan, sekalipun sederet pasal disajikan secara rapi dan argumentatif dalam proses hukum? 

Situasi hukum yang mekanistik adalah pengaruh dari perspektif legisme. Ia menghujam kuat dalam tradisi legisme yang berideologikan positivisme hukum. Hukum, yang dituliskan (ius scriptum), dipandang lebih moderen dengan piranti rasionalisasi dan birokratisasi, sifatnya formal dan lebih terlihat jelas bunyinya. Oleh sebabnya, teks-teks hukum yang berwujud pasal-pasal, menjadi dominan diterima sebagai kebenaran mutlaknya. Inilah yang disebut Marc Galanter (1980) suatu sistem hukum yang dipengaruhi oleh alam pemikiran legisme moderen.  

Pasal, yang rupa warnanya, hitam di atas putih, tidaklah bernyawa. Ia hidup dan dihidupkan karena penafsiran manusia yang bernyawa. Tentulah, manusia yang demikian beragam latar belakang, kedudukan struktural dan strata sosialnya di masyarakat, sehingga penafsiran pun menyiratkan tanda-tanda kepentingan atau bahkan nafsu. 

Oleh sebab itu, mendengar pendapat ahli dan bahkan Presiden Jokowi di media soal bagaimana menyudahi konflik KPK dan Polri, seperti ‘melindungi dan menghormati proses penegakan hukum yang berjalan’, harus cermat dan jeli membaca tanda-tanda itu. Kekhawatirannya, yang sedang terjadi bukannya imajinasi ideal legisme pasal-pasal, melainkan ‘melindungi dan menghormati kepentingan dan nafsu seseorang atau sekelompok orang’.   

Ketika terjadi upaya ‘penegakan hukum’ dalam bentuk menangkap dan memborgol BW, serta menjadi tersangka kepada pimpinan KPK lainnya, bukanlah semata penegakan hukum dengan ruh dan atau semangat menegakkan keadilan publik, melainkan sebaliknya, menghentikan langkah KPK untuk menyingkap perkara-perkara mega korupsi (obstruction of justice).  

Fakta ini, mengingatkan gagasan Satjipto Rahardjo dalam artikelnya di Kompas, ‘Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif’ (15 Juni 2002), bahwa institusi penegakan hukum tidak cukup menyumberkan bekerjanya hukum dari semata teks-teks hukum, karena itu berangkat dari keilmuan atas paham positivisme hukum. Menurutnya, untuk menggapai keadilan sejati, secara moral, hukum progresif menghendaki agar cara berhukum tidak mengikuti model status quo, melainkan secara aktif mencari dan menemukan avenues baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat, dan perlu pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan dan kemandekan.

Ujian penegakan hukum bagi kepemimpinan Jokowi dalam konteks kasus KPK dan Polri, bukan semata soal mana yang lebih tepat penerapan pasalnya, melainkan ujian atas nyali, keberanian dan kejujuran, untuk menghidupkan hukum sebagai kekuatan nurani sekaligus membebaskan diri dari cara berpikir legisme, yang analitis-positivistik. Dengan begitu, cara berhukumnya lebih menegaskan tujuan hukum daripada soal prosedur. Upaya pemberantasan korupsi harus dikokohkan dengan komitmen politik, bukan membiarkan pelemahan institusi karena proses formal hukum. 

Pabrik Legisme

Legisme merupakan pandangan dominan. Tak hanya dalam arena profesi pengembanan hukum, melainkan pula kaum teoritisi pendidikan tinggi hukum yang mengidap legisme. Pendidikan di fakultas-fakultas hukum tereduksi menjadi pabrik, yang hasilkan sarjana mesin ‘mulut dan bunyi pasal-pasal’ dengan kemampuan teknik ‘bongkar pasang perundang-undangan’. Orientasi pendidikan hukum yang demikian sesungguhnya menyesuaikan dan menguat akibat permintaan pasar tenaga kerja yang memerlukan tenaga terampil untuk menjadi pengacara, polisi, hakim, jaksa dan birokrat. 

Tentunya, bukan hal yang keliru pendidikan tinggi hukum menyediakan keahlian beracara itu, karena standar minimum yang dimiliki haruslah menjadi tenaga terampil yang mahir menggunakan istilah, tafsir dan pasal-pasal. Namun, keilmuan hukum haruslah dilengkapi dengan kemampuannya menyapa ilmu sosial humanisme, sebagai suatu pendekatan interdisiplin. Tujuannya adalah untuk melengkapi tenaga terampil itu dengan integritas, ketajaman analisis serta kepekaan sosial, terutama dalam membaca ketidakadilan dan ketimpangan sosial serta berani melawan kezaliman dan kesewenang-wenangan penguasa.    

Belajar dari masalah dominan penegakan hukum di tanah air, tak cukup mengarahkan telunjuk jari ke kalangan profesi atau praktisi. Namun, sebagai otokritik, perlulah mencabar orientasi pendidikan hukum agar terus bisa menyuburkan nilai-nilai dan keilmuan sosial humanisme, agar profesi hukum dan praktik penegakan hukumnya kian berintegritas.    

 

 Nagoya / 10 Februari 2015

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :