Herlambang P. Wiratraman *

 

Di tengah sengkarut penegakan hukum antara KPK dan Polri, peran pers tentunya menjadi sangat penting, baik dalam fungsinya menyampaikan informasi maupun memberi pendidikan kepada masyarakat. Apalagi, konflik antar lembaga negara tersebut sarat dengan tarik menarik kepentingan politik. Di sisi lain, ada situasi dimana kebebasan berkumpul dan berekspresi di 100 hari kepemimpinan Jokowi, diwarnai begitu seringnya pembungkaman.

Sejumlah penyelenggaraan pemutaran film Senyap (sebuah film yang menyingkap tragedi pembataian massal 1965/1966), dibubarkan. Masing-masing di dua lokasi di Malang dan Yogyakarta (Sekretariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Warung Kelir, Kota Malang, Jawa Timur. Selain itu juga, pembubaran serupa di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada) pada Desember 2014.

Seminggu terakhir, perhatian soal yang sama tertuju ke Sumatera Barat. Ada dua kasus yang dihadirkan di sini sebagai realitas. Pertama, pembubaran paksa pertemuan korban atau keluarga korban 1965/1966. Kedua, kasus pelaporan dua akademisi hukum Universitas Andalas.

Kasus yang pertama merupakan acara temu korban 65/66 sekaligus juga perayaan ulang tahun ke-15 YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) Sumatera Barat. Acara yang dihadiri sejumlah lembaga negara, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta sejumlah organisasi non-pemerintah, justru dibubarkan sebelum acara mulai. Pembubaran paksa disertai kekerasan, lebih dari 200 korban 65/66 yang hadir dalam acara tersebut mengalami intimidasi, ancaman, makian, hinaan, serta pemaksaan keluar dari lokasi dengan cara didorong atau ditarik secara paksa oleh warga (Harian Terbit, 22/2/2015).

Sedangkan kasus yang kedua, dua akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari dan Charles Simabura, dilaporkan keluarga hakim Sarpin Rizaldi ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Rabu, 25 Februari 2015. Kedua peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) itu dilaporkan dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik. Mereka berdua dilaporkan oleh pihak mengatasnamakan keluarga dan ninik mamak suku Tanjung Padang Pariaman. (Tempo, 26/2/2015). Melalui komunikasi media sosial, Feri Amsari menyatakan bahwa, “putusan (Hakim) Sarpin bermasalah. Tidak ada sandaran dasar hukum dan teori hukumnya. Itu sebabnya sebagai orang Unand kita malu. Patut Sarpin kita ‘buang sepanjang adat’

keilmuan.” (27/2/2015). Pengutipan pers yang terbatas memungkinkan multi-tafsir.

Namun, belajar dari kedua kasus tersebut, pembungkaman kebebasan ekspresi masih menjadi ancaman serius. Bagaimana sesungguhnya situasi pers agar bisa mengawal proses demokratisasi politik, terutama mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika ekspresi dibungkam, pers dikontrol, maka imajinasi negara hukum dan demokrasi akan sangat terpental jauh.

Pers Indonesia, baik cetak maupun elektronik, terutama media penyiaran, kini dihadapkan pada situasi bekerjanya kekuasaan politik yang juga memainkan pengaruh ke dalam ruang redaksi. Pemberitaan menjadi proses merawat, atau bahkan sebaliknya, menyerang kekuasaan politik. Pers, tak ubahnya sebagai alat propaganda kepentingan politik pihak tertentu.

Lantas, kita mempertanyakannya, sejauh mana pers bekerja secara profesional di tengah proses penegakan hukum atau skema politik hukum yang kian carut marut itu? Bagaimana pers bisa bekerja profesional tatkala dihadapkan pada kekuatan-kekuatan politik ekonomi yang masuk di ruang redaksi. Kompleksitas inilah yang secara singkat dipaparkan.

Hukum Pers dan Penyalahgunaannya

Tegas dinyatakan dalam pasal 3 UU 40/1999 tentang Pers, bahwa pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sedangkan dalam pasal 6, peran pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Selain dibekali fungsi dan peran semacam itu, bekerjanya pers pula dilandasi oleh Kode Etik Jurnalistik atau KEJ (SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006). Berdasarkan KEJ, pemberitaan sesungguhnya menjadi cerminan pers yang bersikap independen dan profesional, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Sekalipun hukum dan KEJ telah menegaskannya, prakteknya hingga kini masih begitu banyak dan mudah ditemui penyalahgunaan fungsi dan peran pers. Pelanggaran hukum dan KEJ terus menerus terjadi, sehingga kualitas pemberitaan pers pun menjadi turun. Apa yang terjadi menjelang Pilpres 2014 lalu sesungguhnya merupakan tamparan keras bagi kebebasan pers di tanah air.

Pers dan propaganda politik tentunya bukan hal yang baru dalam pengalaman Indonesia. Pernah, pada kurun hampir dua tahun sejak dicabutnya Persbreidel Ordonantie 1931 di tahun 1954, situasi kebebasan pers seolah tak terbatas. Sebagian besar pers menjadi alat propaganda ideologi dan partai politik. Tudingan, provokasi, seri liputan skandal, serta berita permusuhan dan penipuan, kerap diangkat dalam pemberitaan tanpa pengujian kebenaran atas fakta-faktanya. Masa itu, menurut Schumacher disebut sebagai 'the greatest of press freedom', sebelum akhirnya ketentuan militer membatasi pers di tahun 1956 (Wiratraman 2014: 83).

Situasi berubah, seiring dengan perkembangan politik dan peradaban manusia. Hukum pun menyesuaikan. Hukum menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan antara kekuasaan dan kebebasan pers, serta menjadi instrumen politik untuk mengembangkan informasi dan pendidikan yang lebih mendorong proses transformasi sosial. Kebebasan pers, memang bukan kebebasan mutlak, namun ada pembatasan atas kebebasan itu. Tentunya, pembatasan itu bukan berarti menghilangkan makna kebebasannya, sebagaimana pengalaman masa Orde Baru yang dipenuhi dengan instrumentasi hukum administratif dan pidana, terutama mekanisme perijinan pers dan pemidanaan. Melalui UU Pers, pembredelan, sensor dan perijinan tak lagi menjadi isu dominan.

Sentralisme kekuatan ekonomi politik ala Soeharto yang menjadi representasi negara, memang

sudah tak lagi terjadi. Namun, situasinya bergeser, yakni lahirnya fenomena pemusatan atau oligarki bisnis media pada seseorang atau korporasi. Pers punya pengaruh besar untuk memengaruhi masyarakat dan rawan disalahgunakan terutama oleh pemiliknya untuk kepentingan politik. Kepentingan politik itu seperti mengunggulkan pemilik pers dan jaringannya yang berkontestasi politik, saling menjatuhkan lawan politik, dan yang paling berbahaya, dipakai alat untuk memengaruhi jalannya proses penegakan hukum. Misalnya, akan sangat memprihatinkan bila pers digunakan perannya untuk terlibat dalam skenario pemberitaan yang melindungi koruptor atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Singkatnya, hukum pers, belum cukup efektif menata ketimpangan politik ekonomi penguasa media yang mempengaruhi ruang redaksi.

Profesionalisme Pers dan Politik HAM

Menjadikan pers yang kuat, independen dan profesional sekaligus mendorong kebebasannya adalah dengan mengembalikan fungsi dan perannya yang utama.

Tanggung jawab ini bukan semata dibebankan pada kalangan pekerja pers, jurnalis, reporter dan editor. Namun juga pemilik memiliki tanggung jawab yang sama memperkuatnya. Perlindungan terhadap awak pers, pengembangan kapasitas, pengetahuan serta jaminan kesejahteraan, menjadi hal yang sangat penting untuk menopang kemandirian kerja independendan profesional.

Kelembagaan negara terkait dengan pers, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), juga harus ditopang kinerjanya dengan kemampuan pendanaan yang cukup, menjamin independensinya, serta bekerja secara profesional menegakkan hukum dan etika pers. Intervensi pemerintah melalui kementerian atau organ politik formal lainnya, justru melemahkan dan mengurangi esensi peran pemerintah untuk menfasilitasi dan mengembangkan sistem hukum pers yang kuat.

Profesionalisme itu dibangun atas sejumlah politik hukum pers.

Pertama, untuk membatasi pers sebagai alat propaganda politik partisan, maka Dewan Pers dan KPI bisa bekerjasama dalam 'meniup peluit' untuk konsisten mengawasi sekaligus memberi pembelajaran kepada pers dan publik agar tidak lagi ada praktek penyalahgunaan pers. Segala bentuk propaganda yang sifatnya pembohongan publik, tidak atas dasar etika jurnalisme, dan menabrak ketentuan hukum normatif, maka diharapkan kelembagaan negara pers bisa bersikap tegas.

Kedua, perlu menghadirkan peran lebih kuat nan strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), agar pula terus memantau dan memberi teguran kepada pers bilamana diketahui adanya persaingan tidak sehat dalam menjalankan industrinya. Langkah ini sesungguhnya sudah ditempuh, namun perlu terus dikemukakan kepada publik, menyangkut laporan struktur kepemilikan perusahaan, AD/ART, laporan keuangan, dan rincian sumber pembiayaan suatu perusahaan persnya. Informasi kepada publik menjadi penting agar publik bisa menilai setiap saat bagaimana pers bekerja secara lebih baik menjalankan fungsi-fungsinya.

Ketiga, mekanisme dan praktek pemidanaan terhadap pers sudah harus dihapuskan, terutama menyangkut karya jurnalistiknya. Penghapusan ini sesuai dengan tren perkembangan hukum dan penegakan hukum di berbagai negara yang mulai menghapus dan tak lagi menggunakan pasal-pasal

pidana defamasi. Apalagi sejumlah putusan yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan untuk meminimalkan atau menghapus pidana pers. Sayangnya, pendidikan tinggi hukum belum banyak berubah, terutama dominan mengajarkan kebebasan pers semata soal pidana, atau 'delik pers'. Penyelesaian kasus-kasus pers bukan lagi soal pidana, menlainkan mengembangkan mekanisme hukum yang lebih pada upaya menjamin perlindungan kebebasan pers dan tanggung jawab profesionalisme jurnalistik itu.

Keempat, memperkuat standar dan mekanisme penyelesaian khusus dengan menggunakan standar hukum pers dan KEJ, seperti penggunaan hak jawab, hak koreksi, serta proses mediasi melalui Dewan Pers. Ultimum remedium atau alternatif terakhir bila dirasakan ketidakpuasan atas mekanisme khusus tersebut, dimungkinkan menempuhnya melalui gugatan keperdataan secara proporsional atas kerugian akibat suatu pemberitaan. Tentunya, gugatan model ULAP (Unjustifiable Lawsuits against Press, atau gugatan-gugatan tak layak atau tidak dapat dibenarkan terhadap pers) harus tegas dilawan dan sekaligus dijelaskan dalam sistem hukum pers Indonesia (Wiratraman 2014: 233-237).

Kelima, pers harus pula memiliki perspektif kritis atas upaya mendorong demokrasi dan hak asasi manusia. Perspektif kritis itu harus terbangun sedari ruang redaksi, awak pers yang turun ke lapangan, hingga kembali ke ruang redaksi untuk kemudian diterbitkan. Artinya, tidak cukup sekadar menjalankan fungsi jurnalistik pada hukum pers dan KEJ, melainkan pula mengembangkan perspektif itu, terutama menjawab begitu akutnya persoalan demokrasi dan HAM di Indonesia, sekalipun sudah hampir 15 tahun Indonesia pasca rejim otoritarian militer Orde Baru.

Keenam, terakhir dan yang terpenting dalam penegakan hukum, adalah soal impunitas. Aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada awak pers, baik itu jurnalis, reporter, maupun redaksi. Segala bentuk kekerasan atau bahkan pembunuhan terhadap awak pers harus bisa diantisipasi dan diselesaikan proses pertanggungjawaban hukumnya. Tanpa ketegasan itu, impunitas atau membiarkan pelaku kejahatan tak tersentuh hukum, akan terus menghantui upaya kebebasan pers di tanah air.

Bukan tidak mungkin, ketika pers yang disebut-sebut sebagai pilar demokrasi, ketika lumpuh dan diamputasi, akan berdampak kepada segala bentuk ekspresi manusia (tidak hanya melalui pers, namun dengan media lain apapun itu), yang justru memantik bekerjanya secara lebih efektif dan sistematik kekuatan-kekuatan politik ekonomi otoritarian di era Indonesia yang terdesentralisasi sekarang.

Kerangka pemikiran politik hukum itu mengharapkan komitmen politik dan kemampuan para penyelenggara negara, termasuk insan pers dan pendidikan tinggi hukum, agar senantiasa bersinergi membangun sistem hukum pers yang lebih kuat untuk kepentingan rakyat, demokrasi dan HAM.

 

* Herlambang P. Wiratraman - Visiting Scholar GSID Universitas Nagoya,

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

 

Makalah dipresentasikan untuk Last Lecture PPI Nagoya, CALE-GSL 28 Februari 2015, Universitas Nagoya 

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :